Ahok Dituntut Ringan, Pengamat: Ini Akibat Kepentingan Kekuasan Ikut Campur Terlalu Jauh dalam Proses Hukum

JAKARTA - Pengamat politik Universitas Indonesia Abdul Aziz menilai jaksa penuntut umum (JPU) kasus penistaan agama terkesan melakukaan 'pembelaan' terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Abdul mengacu pada beberapa kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kasus Lia Eden, Arswendo Atmowiloto dan Permadi, yang mendapat hukuman berat dan dijatuhi kurungan penjara.

Dia menganggap kasus Ahok mengandung keanehan. Keanehan tersebut terlihat dari alasan kurang rasional yang digunakan JPU untuk menunda pembacaan tuntutan, juga tuntutan JPU berseberangan dengan kenyataan.

''Bukankah sebelum Ahok ditetapkan sebagai tersangka, ahli berbagai bidang (hukum pidana, linguistik, dan agama) mampu menunjukkan dengan jelas Ahok nyata-nyata melakukan penistaan,'' ujar Abdul, Senin sore (24/4), seperti dikutip dari republika.co.id.

Tuntutan JPU, menurut peneliti senior Center for Election and Political Party ini terdengar aneh dan rendahan. Selain itu, dia menganggap tuntutan tersebut mengisyaratkan beberapa hal.

Pertama, ketidakseriusan JPU dalam mendakwa Ahok dan lebih terkesan membela dibandingkan menuntut. Kedua, dia menganggap JPU tidak memahami hukum atau sengaja mengabaikan sejumlah yurisprudensi tentang perkara yang sama.

''ini akan membuka peluang penafsiran publik bahwa JPU terima 'sembako'. Kebenaran dan keadilan hukum dikalahkan oleh sebungkus 'sembako''', ujar dia.

Dosen FISIP ini menganggap apa yang terjadi dalam konteks ini menandakan peradilan kehilangan kemandiriannya, dan di bawah kuasa kekuatan lain, yaitu kekuatan politik dan kekuatan ekonomi.

''Jika demikian, itu pertanda hukum di negeri ini tidak supreme. Yang ada adalah supremasi politik dan supremasi ekonomi,'' ungkap Abdul.

Dia mengklasifikasikan tindakan JPU ini sebagai bukti rendahya moralitas penegak hukum sehingga terkesan tidak berwibawa dan sulit mendapatkan kepercayaan publik. Menurut dia, hukum saat ini hanya menjadi deretan pasal yang tidak memancarkan keadilan.

''Ini akibat kepentingan kekuasaan ikut campur terlalu jauh di dalam proses hukum,'' kata dia. ***