Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kapal China Kepergok Lintasi Laut Indonesia, Sukamta: Tenggelamkan!
Politik
13 jam yang lalu
Kapal China Kepergok Lintasi Laut Indonesia, Sukamta: Tenggelamkan!
2
Kemenpora Berencana Vaksinasi Atlet, Hetifah Tekankan Skema Prioritas
DPR RI
15 jam yang lalu
Kemenpora Berencana Vaksinasi Atlet, Hetifah Tekankan Skema Prioritas
3
Soal Realisasi Anggaran Tahun 2020, Menpora Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI
Olahraga
13 jam yang lalu
Soal Realisasi Anggaran Tahun 2020, Menpora Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI
4
GG PAN: Pemecatan Arief Budiman Harus Jelas dan Terukur
Politik
14 jam yang lalu
GG PAN: Pemecatan Arief Budiman Harus Jelas dan Terukur
5
Fraksi PKS DPR Minta BPK Komitmen Awasi Penyaluran Dana Penanganan Covid-19
Politik
13 jam yang lalu
Fraksi PKS DPR Minta BPK Komitmen Awasi Penyaluran Dana Penanganan Covid-19
6
Usai Pesawat Sriwijaya Air, Prediksi Mbak You soal Gempa Kini Terbukti
Peristiwa
6 jam yang lalu
Usai Pesawat Sriwijaya Air, Prediksi Mbak You soal Gempa Kini Terbukti
Home  /  Berita  /  GoNews Group

DPR RI Minta 3 Kementerian Segara Membahas Revisi UU ASN

DPR RI Minta 3 Kementerian Segara Membahas Revisi UU ASN
Foto: Ngadri/GoNews.co
Rabu, 26 April 2017 22:38 WIB
Penulis: Ngadri
PONTIANAK - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR), Rieke Diah Pitaloka meminta agar 3 Kementerian segera membahas resvisi UU ASN. Hal itu ia katakan saat menghadiri Sosialisasi Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di aula Kantor Kesehatan Provinsi Kalbar, Pontianak, Rabu (26/4/2017).

Dalam sambutannya Rieke mengatakan, Revisi Undang-Undang ASN saat ini sebenarnya sudah ke tahap Surat Persetujuan Presiden (Surpres). Pihaknya juga mengaku akan terus memperjuangkan nasib para Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT), Honorer, Pegawai Tetap Non PNS agar menjadi ASN yang sebenarnya.

"Di DPR RI sendiri, saat ini sudah keluar Surpres dari Presiden Pak Jokowi yang menugaskan tiga Menteri yakni Menkumham, Menteri Keuangan, dan Menpan-RB untuk membahas bersama DPR RI. Ini yang kita minta agar dipercepat," ungkap Rieke Diah Pitolako.

Untuk itu kata Rieke, pihaknya meminta dukungan serta doa dari seluruh rakyat Indonesia agar ketiga Menteri tersebut dapat segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah kepada DPR RI sehingga pihaknya bisa segera melakukan pembahasan.

"Jadi apakah nantinya disetujui atau tidak, saya kira ini adalah negara yang ada hukum tata negaranya. Kalau tidak setuju dengan pasal-pasal tertentu mari kita buka bersama sesuai dengan mekanisme Undang-Undang yang ada," jelasnya.

Menurutnya, dengan terbitnya Surpres maka para Menteri yang ditugaskan, harus segera melakukan pembahasan bersama pihak badan legalisasi perundang-undangan yakni DPR RI. ***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, Kalimantan Barat
wwwwww