Ratusan Tahanan Berhasil Diamankan, Komisi III DPR RI Puji Kecepatan Polda Riau Tangani Kasus Rutan Sialang Bungkuk

PEKANBARU - Anggota Komisi III DPR RI terbang ke Pekanbaru Selasa (16/5/2017) siang, untuk meninjau langsung Rutan Sialang Bungkuk, pasca kaburnya 448 tahanan dan narapidana pada 5 Mei 2017 siang lalu. Mereka pun memuji kecepatan Polda Riau dan jajaran dalam menangani kasus ini.

Apresiasi itu disampaikan langsung oleh ketua tim Komisi III DPR RI, H Muhammad Nasir Djamil. Menurutnya, bukan perkara mudah untuk menangkap segitu banyak tahanan dan narapidana yang berhasil meloloskan diri dari Rutan Sialang Bungkuk tersebut. Bayangkan saja, jumlahnya mencapai 448 orang.

Bahkan kata Muhammad Nasir, kasus Rutan Sialang Bungkuk ini jadi catatan pelarian terbesar di Indonesia, mungkin juga di dunia, yang pemicunya akibat over kapasitas, adanya Pungli hingga perlakuan tak manusiawi yang dialami tahanan. Jika tidak cepat dinetralisir, tentu berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Kita berterima kasih dengan Kapolda Riau (Irjen Zulkarnain, red) dan jajarannya, kepada TNI juga yang dengan cepat bertindak, termasuk melakukan penangkapan. Untuk masyarakat juga yang sudah membantu selama ini memberikan informasi," ucapnya usai meninjau Rutan Sialang Bungkuk, Selasa siang.

Menurut dia, bukan perkara mudah buat mengembalikan 323 orang tahanan dan narapidana yang kabur tersebut (dari total 448 orang, red). "Ini jumlahnya sudah ratusan yang kembali, ada langkah cepat untuk menetralisir. Kita sangat mengapresiasinya," pujinya.

"Kita lihat, aparat keamanan dengan cepat mendeteksi keberadaan tahanan ini. Termasuk juga kepada pihak TNI dan masyarakat yang banyak membantu, serta Kanwil Kemenkumham, kita lihat saat ini sudah ada upaya membuat Rutan kembali kondusif, merekondisi kembali," singkatnya.

Komisi III DPR RI, sebut Nasir, akan segera melayangkan rekomendasi ke kementerian untuk mengimbangi jumlah petugas Rutan, yang kondisinya bisa dibilang kurang, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Soal masalah over kapasitas, akan dicarikan solusi, dengan melibatkan berbagai instansi.

"Over kapasitas tidak bisa diselesaikan dengan satu perspektif, harus banyak hal, misalnya soal penegakkan hukum, termasuk rencana penambahan bangunan Rutan dan Lapas. Ini harus diselesaikan menyeluruh dan terintegrasi. Termasuk soal profesionalisme (petugas) juga harus dievaluasi," tegasnya.***