Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lewat Permainan Kreatif, Adit Taklukan Uzair di Babak Kelima
Olahraga
20 jam yang lalu
Lewat Permainan Kreatif, Adit Taklukan Uzair di Babak Kelima
2
KPU DKI Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Jakarta
Pemerintahan
20 jam yang lalu
KPU DKI Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Jakarta
3
Jet Pribadi Sandra Dewi Diselidiki Kejagung dalam Kasus Korupsi PT Timah
Hukum
20 jam yang lalu
Jet Pribadi Sandra Dewi Diselidiki Kejagung dalam Kasus Korupsi PT Timah
4
Johnny Depp Berencana Beli Kastil Tua Bersejarah di Italia
Umum
19 jam yang lalu
Johnny Depp Berencana Beli Kastil Tua Bersejarah di Italia
5
Ditanya Kemungkinan Rujuk dengan Farhat Abbas, Nia Daniaty Pilih Bungkam
Umum
20 jam yang lalu
Ditanya Kemungkinan Rujuk dengan Farhat Abbas, Nia Daniaty Pilih Bungkam
6
PJ Gubernur Ribka Haluk Buka UKW Perdana Papua Tengah
Umum
19 jam yang lalu
PJ Gubernur Ribka Haluk Buka UKW Perdana Papua Tengah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Waduh...Hingga Akhir Juni, Anggaran Pemprov Jabar Mengendap Hampir Rp 8 Triliun

Waduh...Hingga Akhir Juni, Anggaran Pemprov Jabar Mengendap Hampir Rp 8 Triliun
Ilustrasi, Gedung Sate. (istimewa)
Jum'at, 04 Agustus 2017 21:50 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
BANDUNG - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan merilis dana simpanan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), yang telah mencapai Rp 222,6 triliun per akhir Juni 2017.

Dana simpanan tertinggi di perbankan adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 19,09Triliun. Sementara pengendapan anggaran Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 7,94Triliun.

?Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menjelaskan, Pemprov Jabar mengalami beberapa kendala dalam proses penyerapan anggaran. Namun,  nominal dana yang masih mengendap pada tahun ini relatif lebih kecil dibanding tahun lalu.

Pasalnya, tahun ini porsi APBD Jabar meningkat, pengaruh alih kelola kewenangan ke provinsi. Sedangkan proses penyerapan anggaran relatif lambat, sehingga terjadi pengendapan.

“Salah satunya itu adalah integrasi SMA/SMK provinsi belum sempurna, seperti mekanisme pembayaran tunjangan guru, juga pembayaran lainnya yang menyangkut dengan guru,” kata Iwa, di Bandung, Jumat (4/8/2017).

Dalam prosesnya, lanjut dia, sekolah sekolah mengalami kesulitan dengan adanya beberapa aturan. Dengan begitu pihaknya mengajukan perubahan aturan, di antaranya dalam penyerapan anggaran alih kelola SMA/SMK.

"Sekolah itu harus buat RKA yang jadi beban tersendiri. Selain itu, guru harus buat rekening dan sistem komputerisasi pendataan harus terus berjalan. Kalau itu sudah beres, ada dua hal yang diselesaikan, pertama tunjangan profesi sampai ke guru. Kedua  mudah-mudahan mekanisme bisa cepat dan langsung," papar Iwa.

Iwa mengakui, sebelum adanya rilis tersebut, pihaknya sudah melihat gejala rendahnya realisasi anggaran Pemprov Jabar hingga akhir Juni lalu. Padahal sudah diterbitkan surat edaran ke masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Jabar untuk menggenjot program kerjanya masing-masing.

"Juga kepada kepala daerah di Jabar pada awal juli lalu karena realisasi hinga Juni relatif kecil. Otomatis uang yang mengendap sebagai sisa anggaran itu? masih ada di rekening kas daerah," ujar dia.***

Sumber:pojokbandung.
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Jawa Barat
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/