Perang Lawan Narkoba Cuma Jargon Kepala Daerah

MEDAN-Kepala Daerah haruslah menjadi motor penggerak dalam perang melawan narkoba. Semua pihak harus memahami bahwa narkoba adalah proyek melemahkan anak bangsa, karenanya perlu penanganan komprehensif dan bukan hanya lips service.

Ketua DPW Partai Berkarya Sumut Rajamin Sirait mengungkapkan, selama ini para kepala daerah hanya menjual jargon perang melawan narkoba, sekadar seremoni tanpa ada terobosan serius melawan kejahatan narkoba yang kian menggurita.

"Kita melihat belum ada pemimpin yang serius menangani narkoba, hanya seremoni. Sebenarnya kita menantang kepala daerah yang berani, dia pemegang komando, punya uang, proyek, menjadi motor penggerak dalam perang melawan narkoba," kata Rajamin, di Medan, Jumat (25/8/2017).

Menurutnya, peran kunci yang bisa dijalankan oleh kepala daerah adalah dengan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Lalu menjadi pemimpin dan membersihkan lembaga negara dari kejahatan narkoba. Karena apabila aparat berwenang terlibat narkoba akan mempersulit pemberantasan.

Pengusaha sukses dengan bendera Miduk Arta ini mengatakan, maraknya narkoba saat ini yang menyasar seluruh lapisan masyarakat menggambarkan bahwa maraknya narkoba adalah proyek melemahkan anak bangsa, menghilangkan generasi produktif yang dibutuhkan bangsa dan negara.

Karenanya, pemerintah dan masyarakat punya peran yang sama besarnya dalam upaya pemberantasan dan menyadari hal ini.

Penanganan masalah narkoba harus lah komperhensif tidak bisa parsial. Selain diperlukan tindakan tegas penegak hukum dengan menembak mati para bandar, juga diperlukan upaya-upaya pencegahan misalnya dengan memperketat pintu masuk serta mengajak orang terdekat untuk menjauhi narkoba. Tingginya peredaran narkoba juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan.

"Banyak negara yang tidak suka bangsa ini besar, ini yang perlu disadari anak bangsa ini. Narkoba dan teroris ini proyek melemahkan, proyek menghilangkan generasi penerus. Negara tidak boleh kalah melawan bandar," sebutnya.

Ia kemudian mencontohkan apa yang dilakukan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang sering dikecam melanggar HAM.

"Orang menyebut pelanggaran HAM karena menembak mati bandar. Sementara satu bandar itu bisa menyebabkan seribu orang mati, hidupnya hancur, coba bayangkan," timpalnya.

Jajaran Polda Sumut di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Paulus Waterpauw sedikitnya telah menembak mati 6 bandar narkoba dengan barang bukti kiloan sabu. Teranyar, beberapa hari lalu dua Kg sabu disita dari seorang bandar jaringan Aceh-Malaysia yang ditembak mati di Jalan Sunggal, Medan.