Konflik dan Aksi Terorismen Menjadi Tantangan Kemajuan Pembangunan

JAKARTA - Konflik maupun aksi kekerasan dan terorisme juga menjadi tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan. Karena, konflik dan aksi kekerasan dapat membalikan kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh sebuah negara.

Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov), saat membuka World Parliamentary Forum on Sustainable Development (Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan), di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (6/9).

"Saya mendorong forum ini mewujudkan masyarakat dunia yang bebas dari ketakutan. Karena saya menyadari, Pembangunan Berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian," kata Setnov.

Selain itu, lanjut Setnov, upaya mencegah dampak buruk perubahan iklim juga perlu dilakukan agar kelangsungan pembangunan di suatu negara tidak terganggu.

"Saya berharap forum ini memberikan inspirasi bagi Parlemen Dunia mengintegrasikan tindakan terkait perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional di negaranya masing-masing," terangnya.

Kata Setnov, satu yang perlu diperhatikan, penanganan perubahan iklim hendaknya mencerminkan keseimbangan dan keadilan, serta tidak menghambat pembangunan negara berkembang.

"Tentu masih banyak lagi tantangan kompleks yang dihadapi. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk Parlemen, harus menjalin kemitraan kolaboratif untuk melaksanakan rencana aksi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030," terangnya.

Menurutnya, peran penting Parlemen dapat dilakukan melalui penetapan legislasi dan pengesahan anggaran serta memastikan adanya akuntabilitas pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan berjalan efektif.

"Saya yakin forum ini akan berjalan produktif, lancar, dan sukses. Sehingga dapat memperkuat peran parlemen dan membangun sinergitas serta keterlibatan seluruh pihak dalam pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030," katanya.

Diketahui, terdapat 47 Parlemen dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam forum ini, antara lain Bhutan, Chile, Fiji, Ghana, India, Zimbabwe, Canada, Ecuador, Iran, Jordan, Mexico, Portugal, Qatar, Korea Selatan, dan Turki. 19 Observer, antara lain ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), UNDP, European Union, dan Migran Care. Dengan total partisipan sebanyak 285 orang. ***