Soal Nobar Film G 30 S PKI, Gerindra: Harusnya Bukan Cuma Panglima TNI, Presiden Juga Harus Berikan Imbauan

JAKARTA - Tragedi G30S PKI bukan hanya untuk TNI dan keluarganya yang harus tahu, tapi semua masyarakat Indonesia juga harus tau. Sebab dalam tragedi G30S PKI dan pasca G30S PKI lebih banyak masyarakat sipil yang menjadi korban dibandingkan TNI atau keluarganya.

Korban yang dimaksud adalah mereka yang memang benar-benar anggota PKI dan terlibat PKI atau korban fitnah oleh Orde Baru yang dianggap pengikut PKI atau hanya sekedar ikut-ikutan semata.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono kepada GoNews.co, Rabu (20/9/2017) melalui siaran persnya.

"Apalagi G30S PKI juga menggambarkan konflik antara militer, dimana ada group Jendral dan prajurit TNI Yang pro PKI dan Anti PKI. Yang akhir nya berimbas pada masyarakat sipil," tukasnya.

Terkait himbauan Panglima TNI kepada prajurit dan keluarga prajurit menururnya sudah tepat, tetapi katanya, akan lebih tepat kalau Panglima tertinggi TNI yaitu Presiden Joko Widodo yang menghimbau seluruh masyarakat untuk menonton film G30S PKI yang digarap era Orde Baru tersebut.

"Disini terbukti kalau Panglima tertinggi TNI Presiden Joko Widodo, Menhan dan Menkopolhukam kalah cepat dari Panglima TNI, yang sudah terlebih dahulu mencium akan ancaman dan akan bangkitnya PKI. Sehingga ia menganngap perlu prajurit TNI dan keluarga menonton film G30S PKI," tegasnya.

Tindakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo itu sambungnya, perlu diacungi jempol. "Tindakan dan kesigapannya sebagai prajurit TNI untuk terus mempertahankan Pancasila dari ancaman ideologi PKI yang katanya mulai bangkit, ini perlu diapresiasi," paparnya.

Sambungnya, pernyataan Gatot Nurmantyo yang mengatakan hanya Pemerintah yang bisa melarangnya himbauan pada prajurit TNI yang nobar film G30S PKI, menunjukan kalau apa yang dilakukan Panglima TNI adalah sudah benar walau seharusnya perintah nobar lebih diperluas dengan berkomunikasi dahulu ke Menkopolkam dan Presiden.

"Karena Film G30S PKI bukan cuma bermakna film pembunuhan para jendral, tapi lebih bermakna sebuah film tentang sebuah ideologi politik yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila," paparnya.

Jadi katanya lagi, sebaiknya juga Presiden Joko Widodo segera menghimbau semua masyarakat untuk nonton bareng film G30S PKI. "Tujuanya agar masyarakat tahu kalau film PKI itu bukan film biasa, tapi film untuk menguatkan masyarakat agar tetap setia pada Pancasila," tegasnya.

"Dan yang pasti, Panglima TNI sudah tepat dan benar membuat imbauan nonton bareng Film G30S PKI yang sejak era reformasi tidak ditayangkan lagi. Sekalipun diera SBY yang merupakan Presiden berlatar belakang prajurit TNI. ***