Kapolda dan Pangdam Tegaskan Prajurit Netral Dalam Pilkada

MEDAN-Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam amanatnya ketika menjadi pimpinan upacara apel bersama di lapangan Makodam I/BB, mengingatkan agar TNI/Polri dapat menjaga netralitas baik dalam Pilkada maupun Pilgubsu.

“Dalam pemilukada tugas TNI/Polri itu hanyalah mengamankan dan memperlancar semua proses dan tahapan pemilihan. Oleh karenanya, TNI/Polri harus netral dan tidak boleh berpihak, meskipun saudara sekalipun,” kata Kapolda.

Bahkan menurut Kapolda, prajurit tidak boleh menunjukkan sikap yang tidak netral, begitu juga dengan menggerakkan tubuh sekalipun, itu juga tidak dibenarkan kalau tidak netral. “Prajurit jangan banyak bersikap yang tidak netral. Sebab, menggerakkan tubuh sekalipun itu tidak boleh kalau tidak netral,” tegas Kapolda.

Hal senada juga diungkapkan Pangdam I/BB, Cucu Sumantri yang menyebutkan bahwa netralitas dalam pemilukada merupakan harga mati.” Netralitas  adalah harga mati. Sebab, salah satu keberhasilan demokrasi kita adalah ketika TNI/Polri netral dalam melaksanakan tugasnya dengan benar,” kata Pangdam.

Dalam kesempatan itu, Pangdam juga mengimbau agar semua instansi dapat saling bersinergi sehingga dapat melakukan pengamanan di lapangan dalam Pemilukada dengan menunjukkan soliditas antara TNI-Polri, pemerintah dan tokoh masyarakat.

“Dengan begitu maka kita tidak jalan masing-masing, tapi kita berkomitmen untuk bersinergi. Selagi kita diberikan amanah untuk melakukan hal ini marilah kita jalankan amanah dengan maksimal,” kata Pangdam.

Sementara Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi  juga mengungkapkan apresiasi atas kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sumut. Hal ini bisa dilihat dari sinergitas yang terjalin antara instansi terkait untuk menciptakan Sumut tetap aman dan kondusif, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu).

“Kita mengapresiasi pertemuan seperti ini karena ini menunjukkan bahwa Forkopimda di Sumut kompak. Bisa kita lihat di sini hadir tokoh masyarakat, forum-forum strategis hingga alim ulama. Kita harapkan Forkopimda Sumut tetap kompak,” jelas Erry.

Lebih lanjut dikatakan Erry, dalam kesempatan itu turut dibicarakan isu-isu strategis mulai dari peredaran narkoba, begal hingga proyek pembangunan strategis nasional. Terutama dalam hal pembebasan lahan. Oleh karena itu, kata Erry diharapkan Kajatisu dan Pengadilan Tinggi dapat memberikan advise, agar persoalan kepemilikan tanah tidak tumpang tindih.

“Hal ini perlu kita koordinasikan mengingat perhatian pemerintah pusat sudah sangat tinggi ke Sumut, tentu hal ini perlu kita jaga. Ini bisa kita jalankan kalau kita bersatu,” jelas Erry.