Soal RUU Kepulauan, DPD RI Dukung Penuh Acara Deklarasi Batam 2018

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendukung rencana pertemuan para kepala daerah pada acara “Deklarasi Batam” di Kepulauan Riau pada tahun 2018 mendatang membahas tentang dukungan penuh terhadap RUU Daerah Kepulauan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono saat menerima Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (7/12/17).

Nono Sampono mengatakan DPD RI menyambut baik rencana dari forum kepala daerah untuk mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang saat ini ada ditangan DPR RI. Kegiatan Focus Disccusion Group (FGD) ini akan dihadiri tidak hanya para kepala daerah tetapi juga forum rektor universitas yang sebelumnya telah menyatakan dukungan pembahasan RUU Daerah Kepulauan.

“Desakan ini nantinya diharapkan akan menggugah DPR RI agar mau membahasnya secara tripartit bersama dengan DPD RI dan Presiden. Bolanya sekarang ada di DPR RI,” ujarnya.

Nono mengatakan meskipun saat ini keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU Daerah Kepulauan ada di DPR RI, tetapi sayangnya DPR RI masih enggan untuk membahasnya.

Menurut senator asal Maluku ini, RUU Daerah Kepulauan yang menjadi inisiatif DPD RI ini telah mengalami penyempurnaan dari draf yang sebelumnya disusun oleh DPR RI. Draf yang ada saat ini bukan hanya terkait anggaran melainkan menitikberatkan pada persoalan tata wilayah dan tata kelola pemerintahan.

“Inilah yang berbobot dari draf yang telah disusun oleh DPD RI, kita menitikberatkan pada tata wilayah dan tata kelola pemerintahan, bukan hanya anggaran, sehingga sudah layak untuk menjadi undang-undang tersendiri,” tambahnya.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan Deklarasi Batam akan diikuti oleh daerah-daerah bercirikan kepulauan.

"Sementara ini kami akan mengundang delapan provinsi bercirikan kepulauan untuk mendukung RUU Kepulauan agar segera dibahas, tapi mungkin nanti kami juga akan mengundang kabupaten juga, jadi pasti bertambah", ujar Nurdin.

Deklarasi Batam sendiri, rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan Januari tahun 2018. ***