Dukung Bank Riau Kepri Naik Kelas, DPRD Riau 'Support' Tambahan Modal Rp1,5 Triliun

PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mendukung upaya Bank Riau Kepri untuk naik kelas dari B ke A. Untuk itu, akan diusulkan penambahan modal sebesar Rp1,5 triliun yang dibagi untuk tiga tahun anggaran yakni 2018, 2019 dan 2020.

''Dengan tambahan modal Rp1,5 triliun kita berharap dana itu dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah oleh BRK,'' ujar Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby kepada GoRiau.com melalui telepon seluler, Jumat, (9/2/2018).

Menurut Suhardiman, jumlah Rp1,5 triliun itu akan dianggarkan secara bertahap sebanyak tiga kali, yakni Rp500 miliar dari APBD Riau 2018, 2019, dan 2020. Dana tersebut juga merupakan penambahan modal untuk BRK, yang ingin menaikkan kelas dari B ke kelas A.

"Pemprov melalui komisi III DPRD Riau merencanakan penambahan modal sebesar Rp1,5 triliun, nanti akan diberikan secara bertahap Rp500 miliar per-APBD. Sekarang kan masih kelas B, kita ingin naik ke kelas A, BRK ini, sehingga dapat melayani masyarakat lebih baik dan sungguh-sungguh," ujarnya.

Diharapkan modal ini nantinya dapat segera kembali dan menambah deviden pertahun untuk daerah, maka perlu evaluasi kompetensi yang dimiliki oleh pihak BRK. Untuk itu, Komisi III DPRD Riau berencana memanggil direksi BRK untuk pembahasan lebih lanjut.

"Dalam waktu dekat kami akan panggil direksi BRK ini untuk mempertanyakan berapa kebutuhan dana menaikkan kelas itu. Karna uang itu tidak sedikit, harus dikelola oleh profesional yang mempunyai kapasitas mengelola perbankan. Kita berharap modal ini akan berputar dan menambah deviden untuk daerah," terangnya.

Untuk kepentingan tersebut, Suhardiman berharap dalam RUPS BRK ini menghitung laba bersih mereka, BRK diharapkan mampu secara kreatif menyentuh hati masyarakat. Kemudian, BRK harus merancang program-program yang memberikan modal kerja dan kredit usaha rakyat menengah kebawah, sehingga roda perekonomian berjalan hingga ke usaha-usaha masyarakat kecil.

"Nanti RUPS harus menghitung dulu laba bersihnya, kemudian program-program yang kita kucurkan kemasyarakat. BRK ini harus kreatiflah menyentuh hati masyarakat sehingga orang berharap bisa melakukan transaksi usaha yang kita manfaatkan ini, dapat melayani masyarakat, kemudian harus ada memprogramkan kredit usaha rakyat menengah kebawah, modal kerja, untuk masyarakat kecil dapat membuka usahanya, sehingga roda perekonomian berjalan," tuturnya. ***