Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
Umum
22 jam yang lalu
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
2
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
Umum
22 jam yang lalu
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
3
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
22 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
4
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
22 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
5
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
Umum
22 jam yang lalu
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
6
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Umum
23 jam yang lalu
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Home  /  Berita  /  Umum

Mendagri: Jangan Kampanye Gunakan Aset Negara!

Mendagri: Jangan Kampanye Gunakan Aset Negara!
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. [KOMPAS.com]
Sabtu, 10 Februari 2018 22:37 WIB

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah dan jajaran pegawai negeri sipil untuk memahami wilayah rawan korupsi dalam tugas sehari-hari.

"Dalam konteks pilkada, saya kira sama dengan Bawaslu, PNS itu harus netral, termasuk jangan kampanye menggunakan aset negara atau aset daerah," kata Tjahjo di Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

Selain itu, ia mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil, terutama yang ada di jajaran Kementerian Dalam Negeri, untuk tidak tergiur dengan janji-janji politik pasangan calon.

"Nanti kalau mendukung saya menang, dapat jabatan A, B, C, D. Saya kira itu yang harus kita lawan," kata Tjahjo.

Dia menyampaikan, arahan dari Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, yakni untuk memilih pemimpin yang amanah pada Pilkada 2018. Presiden, kata Tjahjo, juga mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi politik uang.

"Mari adu konsep, adu gagasan, adu program. Kita hindari kampanye yang berujar kebencian, isu SARA, dan berbau fitnah," kata dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Abhan mengatakan, menciptakan pilkada yang bebas dari pengaruh politik transaksional harus menjadi komitmen bersama.

Menurut Abhan, praktik politik uang dapat menciptakan potensi tindakan koruptif. Praktik politik uang ini merupakan jenis kerawanan tertinggi.

Berdasarkan indeks kerawanan pilkada (IKP) 2018, Bawaslu mencatat ada tujuh daerah yang rawan praktik politik uang.

Sementara itu, terkait isu SARA, ada delapan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

"Yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, serta Papua," kata Abhan.

Siang ini, partai-partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah menyatakan komitmennya dalam "Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas".

Selain Mendagri, hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Ilham Saputra, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo, serta perwakilan parpol.

Editor:Jamaluddin Idris
Sumber:Kompas.com
Kategori:Umum
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77