Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
Umum
20 jam yang lalu
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
2
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
Umum
20 jam yang lalu
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
3
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
20 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
4
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
20 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
5
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
Umum
20 jam yang lalu
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
6
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Umum
21 jam yang lalu
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Marak Penyelundupan Sabu, Fadli Zon: Pelabuhan dan Bandara Tak Boleh Dikelola Swasta

Marak Penyelundupan Sabu, Fadli Zon: Pelabuhan dan Bandara Tak Boleh Dikelola Swasta
Kapal yang diduga membawa sabu di Kepri. (istimewa)
Sabtu, 24 Februari 2018 11:38 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Penangkapan kapal asing yang membawa 3 ton narkoba jenis sabu di perairan perbatasan antara Singapura dan Indonesia, Jumat (23/2/2018) kemarin, mendapat perhatian Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Penangkapan ini hanya berselang tiga hari sejak terungkapnya upaya penyelundupan narkotika sabu seberat 1,6 ton pada 20 Februari, dan terungkapnya penyelundupan 1 juta ton sabu pada 9 Februari silam.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, terungkapnya kasus penyelundupan lebih dari lima ton narkoba jenis sabu hanya dalam tempo kurang dari sebulan perlu mendapat perhatian serius seluruh anak bangsa.

"Pertama-tama, kita tentu harus mengapresiasi kerja aparat kepolisian, patroli bea cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut atas pengungkapan serangkaian upaya penyelundupan narkoba secara besar-besaran tadi. Kerja keras aparat kita saya kira perlu segera diberi penghargaan oleh pemerintah. Kita semua memberikan respek atas semua kerja keras aparat dalam menggagalkan upaya penyelundupan tersebut," ujarnya, Sabtu (23/2/2018) di Jakarta.

Kedua kata dia, hanya kurang dari sebulan, sudah dua kali rekor upaya penyelundupan narkoba terpecahkan. Mulai dari rekor 1,6 ton, dan kemudian rekor 3 ton. Meski berhasil digagalkan, hal ini tetap saja sangat memprihatinkan. Itu artinya Indonesia merupakan pasar narkoba yang sangat besar. Indonesia sedang darurat narkoba.

Upaya pemberantasan narkoba ke depan seharusnya fokus pada bagaimana mematikan pasar yang sangat besar ini, jadi bukan hanya berusaha mematikan para bandar.

“Kita harus menjaga anak-anak kita, dan segenap anak bangsa lainnya, dari kemungkinan menjadi konsumen pasar narkoba. Itu sebabnya pemerintah harus merangkul organisasi-organisasi keagamaan, kepemudaan, dan memanfaatkan semua lembaga pendidikan pada seluruh jenjang untuk melakukan upaya pendidikan, pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba. Kita harus menyatakan perang terhadap narkoba. Sebuah perang semesta," tandasnya.

Terkait dengan soal yang lebih strategis, Fadli ingin mengingatkan, bahwa wilayah negara kita ini sangat luas, dan kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis semacam itu membuat negara kita sangat rawan terhadap berbagai upaya penyelundupan, termasuk narkoba.

"Itu sebabnya, negara harus menguasai sepenuhnya infrastruktur vital seperti bandara dan pelabuhan, karena keduanya merupakan pintu gerbang penting yang menjadi salah satu perbatasan kita dengan dunia luar. Jadi, selain kita harus bisa menjaga dengan ketat wilayah perbatasan, baik darat maupun perairan, kita juga tidak boleh lalai dalam menjaga bandara dan pelabuhan," paparnya.

“Makanya, saya mengkritik keras pemerintah terkait upaya privatisasi bandara dan pelabuhan. Menurut rencana, akan ada 30 bandara dan 20 pelabuhan yang akan diswastanisasi. Itu keputusan ceroboh. Pengelolaan bandara dan pelabuhan tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata untung dan rugi, tapi harus dilihat dari kacamata yang lebih luas," tukasnya.

Bandara dan pelabuhan kata dia, adalah bagian dari infrastruktur pertahanan dan keamanan negara. Keduanya adalah infrastruktur vital yang harus dijaga dan dikuasai oleh negara, tidak boleh hanya karena alasan ekonomi remeh-temeh pengelolaannya kemudian diserahkan kepada swasta.

"DPR sesudah masa reses akan segera memanggil pemerintah untuk mempertanyakan upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tadi. Terungkapnya upaya penyelundupan narkoba lebih dari lima ton di wilayah perbatasan ini menurut saya harus dijadikan catatan penting mengenai bagaimana kita harus menjaga wilayah perbatasan dan seluruh pintu gerbang negara ini," paparnya.

“Omong kosong pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, jika upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tetap jalan terus," pungkas Fadli Zon. ***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77