Inilah Kesan Wagirin Arman terhadap Erry Nuradi

MEDAN - Pertama kali memimpin lembaga legislatif DPRD Sumut, menggantikan ketua sebelumnya yang terjerat kasus korupsi, Wagirin Arman menawarkan konsep "No Deal Politics" atau tidak ada tawar menawar politik kepada Tengku Erry Nuradi sebagai gubernur dalam perumusan berbagai kebijakan. Khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kata Wagirin yang berasal dari Partai Golkar, berdasarkan pengalaman banyak pihak selama ini Sumut dikenal dengan budaya macam-macam antara eksekutif dan legislatif. Kerap terjadi hal yang tidak wajar. Akibatnya sempat terjadi turbulensi politik akibat penegakan hukum.

"Ternyata Gubernur merespon dan ini didukung anggota DPRD Sumut lainnya," ungkapnya kepada wartawan seusai menghadiri acara Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri 1439H oleh Pemprovsu, di pelataran Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan.

Jadilah ketika itu untuk penyusunan APBD 2017 DPRD Sumut dan Gubernur menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi. Sejak tahapan pembuatan KUA PPAS APBD yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 12 triliun, KPK menjadi tempat bertanya manakala terjadi deadlock atau kemacetan. Akibatnya hingga akhirnya ketok palu atau pengesahan tidak ada deal-deal politik sama sekali.

"Alhamdulillah, itu terobosan besar dalam kerja DPRD Sumut yang didukung Gubernur," tegasnya.

Berangkat dari hal baru tersebut, papar Wagirin, untuk penyusunan APBD di tahun anggaran berikutnya yakni 2018, mereka tak lagi menghadirkan KPK. Sebab sudah terjadi kesepakatan untuk terus menjalankan prinsip tidak ada tawar menawar politik.

Sebagai anggota DPRD Sumut, masih ada kewajiban sebanyak dua kali lagi dalam hal penyusunan anggaran. Yang pertama, perubahan APBD 2018 dan yang kedua, APBD 2019. Untuk keduanya, prinsip tidak ada tawar menawar politik sebagaimana dipraktikkan dengan Erry Nuradi akan dipegang teguh.

"Itulah kesan terdalam bagi saya selaku Ketua DPRD Sumut bekerja sama dengan Tengku Erry," terang Wagirin.

Siapapun kelak yang terpilih menggantikan Erry Nuradi menjadi Gubernur Sumatera Utara, Wagirin menyatakan ingin melanjutkan "warisan" kesepakatan dengan Erry dalam penyusunan berbagai kebijakan politik. Tidak ada tawar menawar politik. Agar rakyat Sumut tidak dirugikan.***