Loading...    
           

DPD RI Turut Awasi Persiapan Pilkada di Maluku

DPD RI Turut Awasi Persiapan Pilkada di Maluku
Selasa, 26 Juni 2018 12:52 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nono Sampono meminta pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk menyoroti soal distribusi undangan, terutama bagi mereka yang belum punya e-ktp, agar nantinya tidak terjadi masalah saat pemungutan suara berlangsung.

"Informasi yang masuk ke saya masyarakat ada yang belum menerima undangan, kalau di Maluku tidak ada undangan maka tidak mau datang", kata Nono dalam rapat kerja persiapan penyelenggaraan pilkada serentak di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (26/6).

Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku tersebut juga mengingatkan kembali bahwa yang terpenting agar ASN, TNI dan Polri menjaga netralitasnya. "Soal netralitas, saya harap semua pihak mengawasi jangan sampai ada ASN, TNI, POLRI yang tidak netral," ujarnya.

Tanggal 27 Juni esok, Provinsi Maluku akan melakukan pilkada serentak untuk pemilihan gubernur-wagub Maluku, Bupati-Wabup Kabupaten Maluku Tenggara dan Walikota-Wakil Walikota Kota Tual. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Pangdam XVI/Pattimura, Ketua KPU Maluku, Ketua Bawaslu Maluku, Perwakilan Polda Maluku.

John Pieris, yang juga senator dari Maluku menambahkan bahwa dari hasil pengawasan DPD RI ke-11 desa di Maluku, masih cukup banyak masyarakat yang belum memiliki e-ktp. Mereka mengeluh karena pengurusannya yang susah. "Yang jadi persoalan mungkin akan jadi sedikit gejolak, yang tidak punya e-ktp dan pulau-pulau terluar sulit dikontrol", katanya.

Menanggapi hasil temuan DPD RI, ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan bahwa sampai dengan hari ini semua logistik sudah didistribusikan. KPU juga sudah menginstruksikan kepada petugas KPPS bahwa pemilih harus mendapatkan formulir C6-KWK." Itu merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara. Wajib menunjukkan KTP, kita telah berkoordinasi dengan dinas dukcapil. Pemilih agar bisa menggunakan hak pilihnya dengan formulir C6, jika punya formulir tersebut maka dia bisa memilih. Untuk menanggapi hasil pengawasan DPD tadi", urai Syamsul.

Sementara itu Pangdam XVI/Pattimura dan Polda Maluku melaporkan bahwa persiapan keamanan sudah maksimal. Penempatan satuan TNI sudah disebar sampai kabupaten bahkan TPS, terutama TNI yang BKO ke Polri. Irwasda Polda Maluku, Kombespol Purwolelono mengatakan bahwa sebanyak 2.362 personil yang sudah disiapkan hingga TPS. Beberapa langkah sudah dilaksanakan oleh Polda Maluku diantaranya pendinginan masa kampanye dan masa tenang. "Kapolda Maluku juga telah memberikan petunjuk dan arahan untuk memberikan penegasan terhadap netralitas TNI dan Polri, sampai dengan sanksinya secara tegas disampaikan", tegas Purwolelono.

Dalam hal pengawasan pelaksanaan pilkada, Bawaslu Maluku telah bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya KNPI, Universitas Pattimura dan Organisasi Kepemudaan untuk terlibat dalam pengawasan pilkada. Ketua Bawaslu Abdullah Ely mengatakan bahwa Bawaslu melakukan patroli pengawasan dan mensosialisasikan agar pemilih tidak memakai formulir C6-KWK orang lain. "Kami juga meminta untuk membuat dokumentasi foto dan video untuk meminimalkan dugaan kecurangan dan nanti bisa disandingkan dengan rekap dari KPU", jelasnya.

Di akhir rapat, Nono Sampono berpesan agar masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing dan tidak boleh bermusuhan walaupun berbeda pilihan. "Kita sama-sama merawat agar kondisi Maluku ini semakin kondusif, cepat memilih pemimpin yang terbaik dalam kondisi aman, maka daerah juga akan cepat maju", tutupnya.***


       
        Loading...    
           
wwwwww