Oesman Sapta: Kualitas Pilkada 2018 Harus Lebih Baik

PONTIANAK - Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan lancar tanpa gangguan menjadi modal utama untuk mendorong iklim demokrasi yang lebih baik di daerah. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI, Oesman Sapta saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa, (26/8/2018).

Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung esok, 27 Juni 2018 ini juga turut dihadiri oleh anggota DPD RI asal Kalbar lainnya seperti Maria Goreti, Abdul Rahmi dan Rubaeti Erlita.

Oesman Sapta mengatakan DPD RI mempunyai perhatian besar terhadap persiapan penyelenggaraan pilkada ini. Hal ini bagian dari fungsi pengawasan DPD RI guna memastikan kualitas penyelenggaraan pilkada yang lebih baik dibandingkan penyelenggaraan pilkada sebelumnya.

"Suasana yang kondusif, aman, dan tidak menebar ancaman dan kebencian penting agar masyarakat yang dapat memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing, tanpa ada paksaan dan tekanan. Harapannya dengan suasana seperti ini mampu memunculkan pasangan pemimpin yang benar-benar diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya," ujarnya.

Oesman Sapta menambahkan, DPD RI juga berkepentingan untuk mengawasi persoalan teknis administratif yang mampu membatasi hak pilih warga negara di daerah dalam menyalurkan suaranya dalam hajatan pilkada serentak ini sesuai dengan perintah Undang-Undang.

"Persoalan teknis seperti logistik, penyiapan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya menjadi hal teknis yang harus disediakan, supaya kualitas demokrasi dapat terwujud di daerah. Jangan sampai ada upaya untuk menghalangi partisipasi politik masyarakat di daerah dalam proses rekruitmen politik di daerah. Itu akan sangat menciderai iklim demokrasi di Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut Oesman Sapta mengucapkan rasa terima kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum yang sejauh ini mampu mewujudkan terselenggaranya hajatan demokrasi ini.

Ia juga berharap pengawas pemilu dan aparat penegak hukum untuk proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran menjelang pemungutan suara. Serta memberikan jaminan perlindungan hak pilih bagi warga negara, juga mengawal proses pemilihan kepala daerah agar damai, adil, dan demokratis.

"Saya meyakini, pelaksanaan pilkada 2018 akan tertib, aman, dan lancar. Berdasarkan pengalaman pilkada 2015 dan pilkada 2017, semuanya dapat berjalan dengan tanpa halangan dan mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah sebagai regenerasi pemimpin nasional," ucapnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji menjelaskan tolak ukur keberhasilan pilkada di Kalbar adalah tepat waktu serta dapat berlangsung secara demokratis, aman tertib dan lancar serta ikut berperannya seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, menjadi perhatian Pemprov Kalbar untuk memastikan setiap tahapan pilkada akan berjalan sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.

"Unsur penyelenggara bekerja profesional dan mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait, kami pastikan semua pihak baik bupati, walikota, camat, lurah, kepala desa dan pihak-pihak terkait melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pilkada yang aman damai dan kondusif sampai dilantik nya bupati walikota definitif di 6 daerah provinsi Kalbar," terang Dody.

Komisioner KPU Kalbar, Mujio menjelaskan pendistribusian logistik telah dilakukan dan tidak ditemukan kendala. Hasil pantauan yang langsung ditanyakan ke tiap kabupaten/kota ternyata sinkron antara data KPU dengan aparatur dimiliki oleh KPU provinsi dengan data pejabat aparat dilingkungan kabupaten kota dan jajaran dibawah nya.

"Logistik ini walaupun peranannya kecil tapi memiliki arti yang besar, bisa menimbulkan keresahan seandainya logistik ini tidak mencukupi dalam satu wilayah. Karena sudah sinkron maka semuanya tenang," ujarnya.

Selain itu juga hadir Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Achmad.***