Meski APBD Bengkalis 'Disunat' Rp 1,4 Triliun, Bupati Amril Mukminin Berjanji tidak akan 'Rumahkan' Honorer

BENGKALIS - Bengkalis sedang menghadapi persoalan keuangan yang serius, pasalnya dari Rp 3,6 triliun APBD tahun 2018, rencananya akan akan dilakukan penyunatan atau rasionalisasi sebesar Rp 1,4 triliun. Dengan pengurangan itu, APBD Bengkalis otomatis akan turun dari Rp 3,6 triliun menjadi Rp 2,2 triliun.

Penurunan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah negeri ''petrodollar'' yang merupakan penyumbang devisi terbesar bagi negara lewat sektor migas ini. Pasalnya sejak era reformasi yang ditandai dengan lahirnya otonomi daerah, Bengkalis merupakan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia.

Isu pengurangan APBD itu ternyata sudah menyebar di tengah masyarakat, terutama di kalangan aparatur sipil baik ASN maupun honorer. Dan yang paling cemas adalah tenaga honorer.

''Meski APBD turun, kita tidak ada rencana mengurangi tenaga honorer,'' tegas Bupati Bengkalis, Amril Mukminin kepada GoRiau.com, Kamis (12/8/2018). Ia menepis kalau pihaknya juga akan meerumahkan ribuan honorer.

''Kita harapkan masyarakat tenang, terutama para tenaga honorer. Kita tidak ada rencana merumahkan tenaga honorer sebagai dampak rasionalisasi anggaran,'' ujarnya didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Johansyah Syafri.

Amril, juga sudah meminta Sekretaris Daerah Bengkalis, H Bustami HY, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk membahasnya dalam pembahasan rencana APBD Perubahan bersama legislatif.

"Pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis sudah kita pesankan agar tenaga honorer tetap bisa dipertahankan meskipun nantinya APBD 2018 dirasionalisasi. Semaksimal mungkin diuapayakan dipertahankan,'' ulang Bupati Amril.

Bupati Amril berharap, agar seluruh tenaga honorer di daerah ini tetap bekerja dengan baik seperti biasa dan tidak termakan isu-isu yang berkembang. ***