RAPBN Disetujui Parlemen, Ketua DPR Minta Pemerintah Hati-hati Agar Negara Tak Alami Defisit dan Menambah Hutang

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini Kamis (12/07/18) bisa menjadi patokan pemerintah dalam menyusun APBN 2019 yang sehat dan berkualitas. Sehingga pemanfaatannya bisa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Setelah kesepakatan yang diambil dalam Rapat Paripurna hari ini, selanjutnya pemerintah akan menyusun APBN 2019 yang nantinya akan dituangkan dalam Nota Keuangan yang akan dibacakan Presiden Jokowi pada tanggal 16 Agustus di Gedung DPR. Dari Nota Keuangan itulah kita bisa melihat bagaimana politik anggaran pemerintah dalam menggunakan APBN untuk pembangunan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar Bamsoet di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/07/18).

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Paripurna hari ini, telah disepakati beberapa hal dalam asumsi dasar makro ekonomi tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2-5,6 persen, inflasi diperkirakan 2,5-4,5 persen, tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 4,6-5,2 persen, nilai tukar di kisaran Rp 13.700-Rp 14.000 per USD. 

Harga minyak mentah dipatok USD 60-USD 70 per barel, lifting minyak 722-805 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,21-1,30 juta barel setara minyak. Sedangkan target pembangunan tingkat pengangguran berada kisaran 4,8-5,2 persen, angka kemiskinan berada di kisaran 8,5-9,5 persen, gini rasio 0,38-0,39, dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,98.

"Secara khusus saya sudah sampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar betul-betul memperhatikan berbagai catatan yang disampaikan oleh Badan Anggaran maupun dari anggota DPR RI lainnya. Jangan sampai APBN 2019 kita defisit terlalu besar, sehingga kita harus menambah hutang untuk menutupinya. Saya yakin kalau pemerintah bisa memaksimalkan pemasukan negara melalui pajak, postur APBN 2019 secara keseluruhan tidak akan kritis," terang Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini berharap dalam menyongsong 2019, pemerintah bisa memanfaatkan APBN untuk peningkatan kualitas kurikulum dan pendidikan nasional berbasil Revolusi Industri 4.0. Ini sebagai wujud kehadiran dan keseriusan negara, bukan hanya sekadar berwacana namun juga kuat di implementasi pemanfaatan anggaran negara.

"Besarnya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari nilai APBN harus dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran. Salah satunya untuk mempersiapkan bangsa kita bertarung di era Revolusi Industri 4.0. Jika tidak disiapkan dari sekarang, kita akan sema

kin tinggal jauh. Saya harap pemerintah mampu menterjemahkannya dalam Nota Keuangan yang akan dibacakan pada 16 Agustus," jelas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini juga menyinggung catatan Panja belanja pemerintah pusat mengenai harus adanya blueprint alokasi gaji bagi purnawirawan dan veteran untuk peningkatan kesejahteraan. Jangan sampai ada lagi polemik maupun ketegangan di masyarakat karena negara dianggap tidak menghargai jasa para pejuang.

"Kita tentu ingin pemanfaatan APBN bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat. Misalnya bagi para veteran dan purnawirawan, makanya harus ada blueprint yang jelas. Karena itu saya juga berikan jaminan dan kepastian kepada pemerintah pusat bahwa DPR RI siap bekerjasama agar postur APBN 2019 bisa menyukseskan agenda pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas," pungkas Bamsoet.***