Sebelum 10 Agustus, Gerindra Sebut Koalisi Apapun Bisa Terjadi

JAKARTA - Ketua DPP Gerindra, Nizar Zahro menyebutkan Gerindra bisa saja berkoalisi dengan partai lain di luar partai yang saat ini sudah berkoalisi, yakni PKS dan PAN. Termasuk Demokrat dan PKB yang belum menentukan pilihannya berkoalisi mendukung siapa.

Hal tersebut disampaikan Nizar dalam diskusi 'Menakar Cawapres 2019, Parpol Koalisi Pecah Kongsi atau Tetap Solid?' di Gedung DPR, Kamis (12/7).

Ia mengatakan, sebelum hari terakhir pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 10 Agustus 2018 mendatang, semua hal bisa terjadi.

"Apakah partai Gerindra akan berkoalisi di luar PKS, PAN, Demokrat, dengan PKB, bisa saja terjadi. Karena sebelum 10 Agustus ini semua hal bisa terjadi," ujar Nizar di Gedung DPR, Kamis (12/7/2018).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini berdasarkan rapat koordinasi nasional (rakornas) Gerindra pada 11 April 2018, Prabowo Subianto ditetapkan sebagai calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, bukan sebagai calon wakil presiden (cawapres) maupun king maker.

"Apakah dengan partai koalisi yang lain ada kesepakata-kesepakatan, ini kita tunggu saja," katanya.

Tidak hanya itu, berdasarkan keputusan rakornas pula Prabowo diberi mandat penuh untuk mencari partai koalisi dan memimpin koalisi. Hal tersebut terkait dengan ketentuan presidential threshold sebanyak 20 persen dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal tersebut, katanya, menyulitkan bagi partai politik dalam hal pencalonan capres dan cawapres.

Kendati demikian pihaknya tetap mencari partai koalisi untuk memenuhi 20 persen tersebut dan memiliki tujuan yang sama. Sejauh ini memang yang merapat adalah PKS dan PAN, sedangkan Demokrat masih terus melakukan komunikasi. Koalisi ini juga akan menentukan siapa cawapres Prabowo nantinya

"Kalau nanti partai koalisi ada dua atau tiga atau sampai lima, sudah barang pasti, berarti harus ada ketua umum parpol yang harus legowo. Tidak mungkin dua-duanya menjadi capres ataupun cawapres," katanya.

Ia mengatakan, dalam sebuah koalisi harus membuktikan kerelaan hati jika cawapres yang dipilih dari salah satu partai koalisi. Dengan demikian, harus dibangun sejak awal agar koalisi bisa kuat siapapun cawapres nantinya.

"Kami juga memberikan kebebasan kepada masing-masing ketua umum partai koalisi yang berhak mengajukan pasangan capres dan cawapres pada tanggal 10 Agustus 2018 terakhir nanti untuk bisa berkoalisi," katanya.

Dinamika politik saat ini, katanya, sangat cair dan cepat. Terkait koalisi ini pihaknya berharap ada keputusan yang bulat dan tidak membuat ada yang tersakiti dan disakiti.

"Siapa yang akan ditunjuk Pak Prabowo ini menjadi perkembangan, Pak Zulkifli Hasan ada, sudah masuk dalam rekapan itu, Pak Ahmad Heryawan juga masuk, dan Pak Anies Baswedan juga Pak Gatot Nurmantyo, di luar internal partai, atau dengan Mas AHY, sampai hari ini masih belum ada keputusan resmi," pungkasnya.***