Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
15 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
14 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
3
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
15 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
4
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
16 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
5
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
14 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
6
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
17 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Home  /  Berita  /  GoNews Group

2 Juta Warga Tak Masuk DPT, DPR Desak Kemendagri dan KPU Lakukan Pendataan Ulang

2 Juta Warga Tak Masuk DPT, DPR Desak Kemendagri dan KPU Lakukan Pendataan Ulang
Sabtu, 14 Juli 2018 02:05 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar menjamin hak pilih bagi pemilih pada Pemilu 2019.

Permintaan itu sebagai respons atas temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang 2.023.556 warga yang berhak memilih namun belum masuk daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilu tahun depan.

"Saya Meminta Kemendagri bersama KPU dan KPUD segera melakukan pendataan peserta pemilih secara menyeluruh baik di provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian hasil pendataan itu bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perubahan (DPSHP) yang nantinya akan ditetapkan pada 22 Juli mendatang," ujar Bambang Jumat (13/7/2018).

Bamsoet -panggilan akrabnya- juga meminta Kemendagri dan KPU segera membenahi daftar pemilih pada Pemilu 2019 dan melakukan verifikasi atas Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pilkada 2018. Tujuannya agar  nama-nama pemilih dalam DPTb Pilkada 2018 dapat dimasukkan dalam DPSHP serta dalam rangka perbaikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong Kemendagri, KPU dan Bawaslu mengoptimalkan kinerja dalam memperbaiki DPS Pemilu 2019. Legislator Partai Golkar itu menegaskan, permasalahan pada DPT Pilkada 2018 harus teratasi dan tak terulang pada Pemilu 2019.

"Seperti pemilih tidak terdata atau pemilih terdata ganda tidak terulang kembali pada Pemilu 2019, serta mengingatkan KPU untuk memperkuat keamanan sistem informasi data pemilih," pungkasnya.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/