Sebagai Negarawan yang Sayang Riau, Andi Rahman 'Pertimbangkan' Tim Transisi Ikut Susun APBD 2019

PEKANBARU - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman bisa jadi adalah seorang negawaran yang baik, cakap dan bijaksana, yang lebih mementingkan kepentingan rakyat ketimbang kelompok dan pribadi jika ia bersedia merangkul tim transisi dalam penyusunan APBD Riau 2019. Kekalahannya dalam Pilgubri 2018, tidak akan menyurutkan keinginannya untuk ikut bersama membangun Riau.

Buktinya, Andi Rahman - panggilan akrab Arsyadjualindi, sudah mempertimbangkan masuknya tim transisi Gubernur Riau terpilih dalam menyusun Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 mendatang jika sesuai dengan peraturan dan undang-undang.

Sikap Andi siap merangkul tim transisi dari gubernur terpilih jelas akan ''menguntungkan'' rakyat karena tidak akan ada kekosongan program pembangunan begitu terjadi peralihan kepemimpinan pada bulan Maret 2019 mendatang, artinya pembangunan Riau tetap jalan lebih cepat dan rakyat akan diuntungkan dan bisa dilanjutkan sesuai visi dan misi gubernur terpilih. Jika Andi Rahman tidak bersedia merangkul tim transisi, maka akan terjadi kekosongan pembangunan selama Maret hingga Desember 2019, dan rakyat Riau akan dirugikan.

Andi Rahman juga menegaskan pihaknya akan selalu patuh terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan.

Komitmen taat aturan ini juga yang akan dilakukan Gubri ketika pihaknya terus-terusan didorong sejumlah kalangan untuk melibatkan tim transisi gubernur terpilih dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019.

"Ketentuan dan aturan UU sudah ada, nanti kita tinggal ikuti saja aturannya bagaimana," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini di Pekanbaru, Senin (16/7/2018).

Ia mengatakan, kalau sekarang, penyusunan RAPBD 2019 tetap disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau periode 2014-2019. "Sekarang kita memang berpatokan pada RPJMD 2014-2019. Ini kita harus menyelesaikan RPJMD yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Riau (UIR) Dr H Ahmad Tarmizi Yusa, MA berpendapat, bahwa tim anggaran gubernur terpilih perlu dilibatkan agar APBD Riau 2019 bisa mengakomodir visi-misi atau janji-janji politik gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih tersebut.

''Visi-misi pasangan Syamsuar-Edy Natar Nasution harus terakomodir dalam APBD 2019. Kalau tidak, maka akan menjadi beban politik bagi Syamsuar-Edy. Sebab, masyarakat akan menuduhnya mengingkari janji-janji yang disampaikannya saat kampanye,'' kata mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UIR tersebut. ***