Setelah menyaksikan langsung daerah-daerah yang terdampak gempa dan melakukan inspeksi kesediaan logistik di Posko Darurat Gempa TNI beberapa waktu lalu, kali ini (Minggu, 12 Agustus 2018), Fahri Hamzah dan rombongan meninjau pelayanan 2 rumah sakit di NTB (RSUD Kota Mataram dan RSU NTB).
Dalam kesempatan itu, Fahri menanggapi pihak pemerintah dalam hal ini Menkeu yang mengatakan sudah ada alokasi awal dana Rp 4 Triliun untuk menangani pemulihan Lombok pasca tiga kali diguncang gempa bumi. Namun, Fahri terus terang tidak percaya uang itu bisa mengalir kalau dari mekanisme pemerintahan biasa.
"Maka saya ingin meminta kepada presiden untuk membentuk badan seperti BRR (Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi) dengan Perpu. Presiden bisa membuatnya malam ini atau besok pagi, supaya badan ini sebagai pengguna dana, kuasa pengguna anggaran tidak perlu terlalu berbelit-belit harus bertanggungjawab secara teknis denga birokrasi yang ada, Sebab lamban," katanya.
Menurut politisi dari PKS itu, untuk menangani kasus gempa Lombok memerlukan birokrasi recovery, birokrasi bencana, bukan birokrasi biasa yang harus pakai rapat dahulu dan sebagainya. Sebab, kasus yang terjadi di wilayah Lombok saat ini, tidak bisa ditangani dengan cara biasa-biasa saja karena efek yang ditimbulkan memang luar biasa besar.
"Jika tidak segera dibentuk badan khusus, maka sendi-sendi masyarakat, terutama sendi ekonomi karena infrastruktur pariwisata yang tidak segera dibangun, bisa benar-benar membuat lumpuh NTB. Apalagi sudah disebut anggarannya ada, kan tinggal dieksekusi," ucapnya.
Fahri juga menginginkan agar permintaan rumah sakit-rumah sakit, seperti obat-obatan maupun penambahan alat-alat medis yang tengah menangani secara rutin para korban gempa bisa segera dipenuhi. Menurut dia apa yang dihadapi pihak-pihak rumah sakit sekarang sangat kompleks sekali.
"Sekali lagi, ini bencana besar yang diprediksi oleh BMKG masih akan terjadi sebulan ke depan guncangannya itu. Jadi sekali lagi, saya mengimbau presiden untuk segera membentuk badan khusus, suoaya ini (penanganannya) leboh cepat. Apalagi, yang minta anggaran ini banyak sekali dan itu serius, karena masyakarat belum mau pulang ke rumahnya," ucap anggot DPR asal NTB itu lagi.
Selain itu, masih menurut Fahri Hamzah, harus ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat supaya jangan terlalu traumatis. Dia pun mengingatkan kembali apa yang terjadi di Aceh dan Jogja saat gempa lalu, yang akibat lambatnya penanganan pasca bencana, sebanyak 22 jenis penyakit baru bisa muncui.
"Mulai dari perampokan dan lainnya itu terjadi. Karena itu harus cepat mengelurkan anggaran kepada birokrasi pemerintahan itu. Soal masyarakat pastilah akan membantu, tapi ini kan yang kita bicarakan non masyarakat, yakni negara. Negara memiliki tanggungjawab besar kepada rakyatnya," tegas Fahri.
Dirinya mengungkapkan mendapat telpon dari Bupati Lombok Utara yang memohon agar secepatnya dilakukan eksekusi pebentukan BRR supaya bisa mengakomodasi bantuan lembaga-lembaga yang datang dari luar yang membawa alat berat dan lainnya untuk membantu.
"Seperti di rumah sakit yang saya datangi ini. Ada dari Jawa Timur, pihak swasta menyumbangkan kamar operasi, tetapi parlu melewati prosedur. Nah tadi saya bilang, ya uda kita pakai aja, ini kan darurat. Jadi, jangan banyak cing-cong (banyak ngomong), kiri kanan sebab akan lembat," cetusnya.
Ditanya soal belum maksimalnya upaya pemerintah setempat, lantas Fahri pun kembali mengatakan tentang perlunya badan khusus tersebut. Sebab sekarang ini, pemerintah setempat tengah mengalami musibah sehingga tidak mungkiin untuk mengandalkan mereka-mereka para pejabat lokal untuk mengambil keputusan.
"Kalau pejabat lokal disuruh ambil keputusan, kan repot. Jadi, tidak ada pilihan selain segera membentuk sebuah kelembagaan atau badan khusus, yang dipimpin orang yang tidak terkena bencana. Artinya, dia lebih merdeka, lebih cepat mebgkoordinir," pungkas Fahri Hamzah. ***
