Penerimaan CPNS tak Dipungut Biaya, Jangan Sampai Anda Tertipu

Penerimaan CPNS tak Dipungut Biaya, Jangan Sampai Anda Tertipu
Sabtu, 15 September 2018 23:36 WIB
Penulis: Safrizal
SELATPANJANG - Dalam waktu dekat, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 akan dibuka. Masyarakat diminta tak langsung mempercayai kalau ada yang menjanjikan apalagi sampai meminta imbalan berupa uang.

Kata Bkaharuddin, Sekretaris BKD Kepulauan Meranti, pada momen-momen penerimaan CPNS, terkadang banyak oknum tak beetanggungjawab mengambil kesempatan. Tak jarang pula masyarakat tertipu puluhan hingga ratusan juta demi bisa menjadi abdi negara.

Khusus di Kepulauan Meranti, guna mengantisipasi penyalahgunaan informasi mengenai penerimaan CPNS tahun 2018 ini,  secara resmi BKD telah menyampaikan beberapa poin, diantaranya;

Bahwa dalam penerimaan CPNS tahun 2018, sesuai edaran KemenpanRB, semuanya dilakukan secara online melalui link https://sscn.bkn.go.id. Dipastikan tidak ada jalur lain dalam hal penerimaan CPNS ini

"Dan bebas biaya, alias tidak dipungut bayaran," kata Bakharuddin.

Jika ada pihak yang mengatasnamakan Pemkab Kepulauan Meranti atau Badan Kepegawaian Daerah yang melakukan penerimaan di luar jalur tersebut dan memungut biaya, tambah Bakharuddin, jangan dipercaya. Hal itu di luar tanggungjawab Pemkab Kepulauan Meranti andai terjadi penipuan.

Kepada seluruh pelamar CPNS yang akan mengikuti seleksi diminta untuk berhati-hati.

"Jangan mudah percaya. Tak ada dikenakan biaya. Berhati-hatilah," pesannya lagi.

Tahun ini, Pemkab Kepulauan Meranti mendapat jatah kuota CPNS sebanyak 223 formasi. Dikhususkan bagi tenaga pendidik, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan.

Kabag Humas dan Protokol Hery Saputra SH mengimbau kepada calon pelamar CPNS Kepulauan Meranti agar tak asal daftar. Pelamar harus mengetahui betul medan yang akan dipilih.

Pasalnya, masih banyak daerah di Kepulauan Meranti sarana dan prasarananya sangat minim. Dikhawatirkan akan membuat CPNS yang lulus merasa tak nyaman lalu meminta pindah ke kabupaten kota lain

Untuk tahun ini pula, akan diberlakukan denda hingga Rp500 juta bagi PNS yang mengajukan pindah dengan waktu kerja dibawah 5 tahun. "Bukan uang yang kita inginkan, tapi dilihat loyalitas kerjanya," kata Hery Saputra. ***

Kategori:Pemerintahan, Riau
wwwwww