Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
24 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
2
Suami Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi
Hukum
24 jam yang lalu
Suami Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi
3
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
Ekonomi
17 menit yang lalu
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
Home  /  Berita  /  GoNews Group
Komitmen Menuju Keselarasan Konservasi

Pemerintah dan Stakeholder Sepakat Selaraskan Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan

Pemerintah dan Stakeholder Sepakat Selaraskan Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan
Jum'at, 21 September 2018 18:07 WIB
Penulis: Rel
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh bersama dengan berbagai mitra yang tergabung dengan Coalition for Sustainable Livelihoods mengadakan lokakarya “Membangun Koalisi untuk Kehidupan Sejahtera dan Berkelanjutan”, pada 19 - 20 September 2018 di Hotel Grand Ashton.

Lokakarya ini diselenggarkan atas keinginan yang kuat secara kolaboratif antara pihak pemerintah, LSM/NGOs, dan swasta untuk mencapai tujuan bersama bagi kesejahteraan petani kecil, produksi pertanian yang berkelanjutan dan konservasi di Sumatera Utara dan Aceh.

Gambaran kondisi hutan di Indonesia disampaikan oleh Herudojo Tjiptono, Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Luas hutan di Indonesia adalah 120,7 juta ha atau sekitar 63% dari luas daratan Indonesia. Sementara ada 10,2 juta penduduk miskin yang berdomisili di sekitar hutan (36,73% dari total penduduk miskin di Indonesia). Akses pengelolaan hutan di zaman dahulu mayoritas oleh pemerintah, kemudian beralih kepada perusahaan swasta, dan sekarang mulai memberikan akses legal kepada masyarakat melalui mekanisme perhutanan sosial,” jelas Herudojo.

Pada pidato pembukaan Gubernur Sumatera Utara, yang dibacakan oleh Binsar Situmorang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan, sektor perkebunan khususnya industri dan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor andalan bagi perekonomian Sumatera Utara dengan nilai ekspor rata-rata US$ 4 M per tahun dalam kurun waktu tahun 2012-2017. Salah satu tantangan adalah meningkatkan komitmen dari para pihak yang terlibat untuk melakukan usaha yang berkelanjutan,” jelasnya.

“Untuk itu, inisiatif koalisi seperti ini menjadi jembatan untuk mulai mengatasi tantangan yang ada dan meminimalisir dampak kerusakan lingungan akibat aktivitas perkebunan,” tambah Binsar dalam pemaparannya.

Sebagai bagian dari koalisi ini, Vice President, Conservation International Indonesia Ketut Sarjana Putra menegaskan bahwasa koalisi ini bukan soal satu institusi, tapi usaha bersama.

“Mitra yang sudah siap memulai inisiatif ini antara lain: Conservation International (CI), IDH Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), The Livelihoods Funds, Mars Wrigley Confectionery, PepsiCo, The Forest Trust (TFT), dan United Nations Development Program (UNDP). Koalisi ini terbentuk dengan kesamaan tujuan dasar di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dimana pemerintah ingin menerapkan prinsip pembangunan yang hijau, di lain pihak, swasta berkomitmen menjalankan ekonomi yang berkelanjutan, dan masyarakat juga ingin terlibat. Pertemuan ini adalah tahap awal untuk membangun itu dan kami juga menjajaki mitra lain yang memiliki kompetensi dan tertarik untuk memperkuat koalisi,” ungkapnya.

Kegiatan ini diikuti sekitar 125 peserta yang berasal dari unsur yang berbeda, mulai dari pemerintah, sektor swasta, asosiasi masyarakat, LSM, akademisi, dan lembaga keuangan. Reuben Blackie dari perusahaan PepsiCo sebagai salah satu peserta mengungkapkan, lokakarya ini merupakan kesempatan penting untuk mendengarkan pendapat dari berbagai pihak yang sangat beragam, mulai dari pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan terutama di tingkat lokal. Selain itu juga belajar dari pengalaman para LSM yang sudah bekerja di wilayah tersebut serta juga mengidentifikasi minat dan prioritas dari berbagai asosiasi petani.

“Pertemuan ini memang belum sampai menghasilkan kegiatan yang detail tapi sudah terbentuk satu pemahaman bersama untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan. Harapannya akan ditindaklanjuti lagi agar ada tindakan nyata dan dukungan yang konkrit dari semua pihak,” imbuh Abu Hanifah, Kepala Bappeda Madina. (*)

Editor:Fatih
Kategori:Sumatera Utara, Peristiwa, Umum, GoNews Group
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77