Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jika Tujuanya Tingkatkan Ekonomi Desa, Tak Masalah Mendirikan BumDesma Lintas Kabupaten
Peristiwa
23 jam yang lalu
Jika Tujuanya Tingkatkan Ekonomi Desa, Tak Masalah Mendirikan BumDesma Lintas Kabupaten
2
Komisi III DPR Desak Kapolda Usut Aksi Teror Pembunuhan dan Pembakaran Rumah di Sulteng
Peristiwa
23 jam yang lalu
Komisi III DPR Desak Kapolda Usut Aksi Teror Pembunuhan dan Pembakaran Rumah di Sulteng
3
Bamsoet Ajak Anggota IMI jadi Duta Empat Pilar MPR RI
Peristiwa
23 jam yang lalu
Bamsoet Ajak Anggota IMI jadi Duta Empat Pilar MPR RI
4
Zudan: Kenali Dukcapil dan KPU, Mari Bersama Sukseskan Pilkada!
Nasional
23 jam yang lalu
Zudan: Kenali Dukcapil dan KPU, Mari Bersama Sukseskan Pilkada!
5
Wakil Ketua MPR Mengutuk Serangan Teror di Sigi, Sulawesi Tengah
Peristiwa
20 jam yang lalu
Wakil Ketua MPR Mengutuk Serangan Teror di Sigi, Sulawesi Tengah
6
Ke Korps Marinir di Sumut, Nono Sampono: TNI harus Waspada Pergeseran Geo Politik dan Geo Ekonomi
Politik
19 jam yang lalu
Ke Korps Marinir di Sumut, Nono Sampono: TNI harus Waspada Pergeseran Geo Politik dan Geo Ekonomi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Minta Tanjung Selor Jadi Ibukota Kaltara, Presidium Desak Jokowi Buka Kran Moratorium

Minta Tanjung Selor Jadi Ibukota Kaltara, Presidium Desak Jokowi Buka Kran Moratorium
Ahmad Jufrie usai mengikuti aksi demo di Gedung DPR RI. (GoNews.co)
Senin, 24 September 2018 13:00 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Perjuangan terhadap pemekaran daerah terus disuarakan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP CDOB) se-Indonesia. Setelah menggelar aksi mendesak DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, mereka juga menggelar aksi serupa di istana Presiden pada Senin (24/9/2018).

Ribuan orang dari 173 delegasi CDOB yang berhimpun dalam wadah Forkonas langsung ditemui Ketua Komite I DPD RI di Senayan.

Salah satu delegasi dari Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Ahamd Jufrie saat ditemui dilokasi aksi mengatakan, 'Aksi Nasional' ini bertujuan untuk mendesak pemerintahan Jokowi -JK agar segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah sesuai dengan amanat undang-undang.

"Kami mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan dua PP tersebut. Apalagi ibukota Provinsi kami saat ini masih berada di Kecamatan. Harusnya, Kota Tanjung Selor inilah yang menjadi ibukota,” ujarnya.

”Kita ingin Kota Tanjung Selor segera dijadikan ibu kota sesuai undang undang yang ada, tentunya harus dibuka terlebih dahulu morotarium oleh Presdiden Jokowi,” urainya.

Jika tidak segera dibuka morotarium tersebut kata dia, maka bukan hanya Tanjung Selor, tapi juga daerah-daerah lain yang bernasib serupa. ”Banyak daerah yang akhirnya tidak bisa dimekarkan karena terbnetur dengan aturan itu. Sementara UU nomor 23 tahun 2012 itu jelas, bahwa pemerintah harus menjalankan undang undang tersebut melalui PP,” tandasnya.

Bagi dia dan CDOB, pemekaran daerah merupakan pilihan rasional dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan. "Pemekaran daerah, merupakan pilihan rasional dan objektif bagi pemerintah pusat dalam mengatasi keterisolasian, kemiskinan serta kesenjangan pembangunan antar daerah," urainya.***

wwwwww