Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
19 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
2
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
19 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
3
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
20 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
4
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
20 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
5
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
21 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
6
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Olahraga
19 jam yang lalu
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Anggota DPRD Rohil Klarifikasi Isu tak Sedap, Itu Bukan Uang Korupsi tapi Kelebihan Bayar Gaji

Anggota DPRD Rohil Klarifikasi Isu tak Sedap, Itu Bukan Uang Korupsi tapi Kelebihan Bayar Gaji
Kamis, 27 September 2018 22:50 WIB
Penulis: Amrial
BAGANSIAPIAPI - Anggota DPRD Rokan Hilir, Afrizal mengklarifikasi tentang isu tak sedap bahwa anggota DPRD Rokan Hilir berbondong-bondong mengembalikan uang ke kas daerah (Kasda). Politisi Golkar ini meminta masyarakat Rohil tidak berprasangka yang buruk karena uang yang mereka kembalikan merupakan kelebihan bayar gaji dan bukannya uang hasil korupsi.

''Kelebihan bayar oleh sekretariat dewan. Misalkan gaji anggota dewan berdasarkan Perbup Rp17 Juta, tau-tau rupanya di PP Rp16,5 juta berarti dewan harus pulangkan Rp500 ribu lagi," kata Afrizal, Kamis (27/9/2018).

Selain itu, dia juga ingin mengklarifikasi masalah SPPD fiktif yang sempat heboh di media sosial. Menurutnya, dewan sama sekali tidak pernah menggunakan uang SPPD untuk berangkat, namun tiba-tiba ada temuan BPK RI di sekretariat dewan.

''Yang jelas, dewan sama sekali tidak menerima uang tersebut. Artinya, inilah kelemahan sekretariat dewan," kata Afrizal lagi.

Jadi, kata Afrizal, tidak benar anggota dewan melibas dana APBD seperti yang sudah beredar di tengah masyarakat bahkan sebaliknya, hanya ada perubahan dalam aturan pembayaran gaji. Karena apapun ceritanya, dewan tidak pernah mengurus masalah gaji namun semua itu di serahkan ke bagian sekretariat dewan.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Rokan Hilir dihebohkan dengan isu adanya sejumlah anggota DPRD berbondong-bondong kembalikan uang negara ke Kas Daerah (Kasda). Bahkan kepala Inspektorat Rohil, Nurhidayat SH, membenarkan hal itu.

Kata dia, sejumlah anggota DPRD mengembalikan uang ke Kasda dan sebagian yang tidak pernah menerima dana fiktif membuat surat pernyataan dengan menandatangani diatas Materai 6000.

Dia menerangkan, selaku lembaga pengawasan, setiap Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI, pihaknya mendorong agar segera diselesaikan oleh OPD bersangkutan sebelum berakhir 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya LHP tersebut.

Terkait dengan adanya pemeriksaan oleh Tim Tipikor Polda Riau terhadap Setwan yang katanya merugikan negara hampir Rp 5 miliar, Nurhidayat, tidak mau berkomentar. ***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/