Kemenpora Dituding Hadiri Rapat Gelap PB PTMSI Pimpinan Taher

JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Prof Mulyana menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) pimpinan Sri Datok Tahir yang berlangsung di Hotel Century Jakarta, Rabu (3/10/2018). Padahal, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) sudah memutuskan PB PTMSI pimpinan Sri Datok Tahir tidak sah dan cacat hukum dan hanya mengakui keberadaan Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) .

"Saya tidak mengerti kok bisa pejabat Kemenpora menghadiri Rakernas PB PTMSI yang jelas rapat gelap apalagi BAORI sudah membatalkan hasil Munaslub PB PTMSI versi KONI Pusat. Harusnya Kemenpora menghormati hukum dengan menghargai keputusan BAORI, PTUN dan Mahkamah Agung yang secara sah telah mengakui PP PTMSI," kata Ketua Umum PP PTMSI, Komjen (Purn), Oegroseno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/10/2018) malam.

Oegroseno menuding kehadiran Mulyana pada Rakernas PB PTMSI itu berkaitan dengan sumbangan Tahir terhadap kegiatan poco-poco yang diikuti 65 ribu peserta dan diklaim memecahkan rekor dunia. "Jangan mentang-mentang menyumbang poco-poco lantas tidak mengindahkan hukum yang berlaku," tegasnya.

Untuk itu, kata Oegroseno, pihaknya akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan penyidikan terkait aliran dana ke KONI Pusat yang mendukung pelaksanaan Munaslub PB PTMSI dan Rakernas.

Dia juga menuding adanya sabotase yang menyebabkan tim tenis meja Indonesia gagal mempersembahkan medali di Asian Games 2018 lalu. "Bagaimana atlet kita bisa meraih medali, jika saat menjalani Pelatnas di China mereka selalu diganggu oleh orang-orang yang sengaja dikirim ke sana. Yang lebih parah lagi, mereka yang sudah berada di Jakarta tiga minggu sebelum Asian Games 2018 , tetap terus saja dipanggil. Makanya, persiapan atlet tenis meja Indonesia terganggu dan gagal mendapat medali. Padahal, secara teknik atlet tenis meja Indonesia berada di atas India," jelas Oegroseno.

"Penampilan atlet tenis meja Indonesia di Asian Games jelas terlihat di bawah performa karena mereka diminta untuk konsentrasi pada PON Papua 2020 dengan janji jika masuk Tim PON Jawa Timur akan mendapatkan dana Rp250 juta dan Tim PON Papua akan dapat dana Rp350 juta," tambahnya.

Dijelaskan Oegroseno yang juga mantan Wakapolri, pihak PP PTMSI telah berkorban untuk membiayai try out dan trainning camp Asian Games 2018 di China. Sebab, pemerintah melalui Kemenpora hanya menurunkan dana Rp 5,4 miliar sementara total dana yang dihabiskan sebesar Rp 8,6 miliar.

"Kita sudah nombokin Rp3,2 miliar dengan dana pinjaman agar pelatnas Asian Games 2018 bisa berjalan," katanya.

Dia juga mengeluhkan anggaran untuk pelatih asing dan 2 dua atlit nasional yang belum dicairkan Kemenpora hingga selesai Asian Games 2018. "Harusnya Kemenpora tidak main-main dengan induk cabang olahraga karena para pimpinan PB/PP sudah banyak berkorban untuk negara dan bangsa," katanya. ***