Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
17 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
2
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
18 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
3
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
17 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
4
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
18 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
5
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
19 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
6
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Olahraga
17 jam yang lalu
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Refleksi Akhir Tahun, Ini Harapan Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI di 2019

Refleksi Akhir Tahun, Ini Harapan Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI di 2019
Minggu, 30 Desember 2018 21:33 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Beberapa saat lagi tahun 2018 akan segera berlalu dan berganti dengan  tahun 2019. Pergantian tahun  merupakan momentum baik bagi segenap elemen  bangsa untuk melakukan refleksi atas kehidupan  berbangsa dan bernegara sekaligus  menyiapkan strategi kenegaraan untuk  semakin memantapkan tercapainya cita-cita bernegara. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI dengan ini menyampaikan beberapa  catatan kebangsaan dan kenegaraan di tanah air selama tahun 2018 dan harapan di  tahun  2019, sebagai berikut:

Pertama, dala Bidang Ideologi Negara. Sepanjang tahun 2018 menunjukkan  bahwa kinerja pemerintah melalui  perangkatnya untuk terus membumikan Pancasila secara  terstruktur dan sistematis terlihat semakin terukur dengan telah dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dengan demikian saat ini kita telah memiliki dua lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila, yaitu Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan BPIP. 

Kehadiran kedua lembaga tersebut menjadi pengganti atas ketidakhadiran  negara untuk menyosialisasikan dan membina sikap dan mental ideologi bangsanya setelah dihapuskannya program Pedoma Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tahun 1998 dan dibubarkannya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasia (BP7) tahun 1999.

Perkembangan menggembirakan lainnya adalah akan dimasukannya kembali mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas, setelah dihapuskan melalui UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor  20 tahun 2003.

Kemajuan pembangunan nasional dibidang ideologi ini harus kita dukung agar ke depan bangsa Indonesia benar-benar dapat memiliki kedaulatan dan daya tahan ideologi nasional yang kokoh dari ancaman ideologi transnasional seperti ideologi ekstrimisme agama  dan juga paham ideologi individualisme/liberalisme yang saat ini bekerja di Indonesia yangsalah satu modus operasinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial.

Kedua, terkait kinerja lembaga-lembaga negara. Selama 2018  masing-masing pelaku dalam cabang kekuasaan negara telah berfungsi  sebagaimana perintah konstitusi.  Presiden sebagai Kepala Pemerintahan telah bekerja  sebagaimana perintah konstitusi  yaitu memajukan kesejahteraan  umum melalui berbagai program  pembangunan  di berbagai  penjuru  negeri.

Sementara  lembaga legislatif  telah  menjadi  partner/mitra    kerja yang  kritis  dan  konstruktif  bagi  Presiden  dalam memenuhi janji  politiknya  kepada  rakyat  Indonesia. Adapun  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yaitu  badan peradilan  terus  berusaha  menegakkan  hukum  dan keadilan  termasuk  penegakan  hukum  terhadap segala  penyelewenangan  keuangan  negara  yang dilakukan  oleh  para  penyelenggara  negara dan mantan  penyelenggara  negara  serta  pihak-pihak lainnya.

Ketiga,  dalam  bidang  Pertahanan  dan  Keamanan. Sinergisitas  baik  antara  TNI-Polri  dan  lembaga terkait  telah  membuat  stabilitas  keamanan nasional  begitu  terjaga  sepanjang  2018. Sepanjang tahun 2018 setidaknya ada  2 (dua) isu besar yang menyangkut keamanan nasional, yaitu kasus Terorisme dan Separatisme. Khusus terorisme, pasca  terjadinya  serangan teroris di  beberapa  daerah  maka  Presiden  dan  DPR telah  berhasil  mencapai  kesepakatan  untuk memperkuat  perangkat  hukum yang  ada lewat revisi UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, utamanya memperkuat  aspek pencegahan  oleh aparat  keamanan  dan  penegak  hukum sehingga dapat  efektif  menanggulangi  ancaman  terorisme dan  separatisme.

Keempat, dalam  bidang  Politik  Dalam  Negeri. Bahwa penyelenggaraan  Pilkada  serentak tahun 2018 telah berlangsung  aman  dan  damai serta  telah menghasilkan  sejumlah  kepala  dan  wakil  kepala daerah  yang  dipilih  secara  demokratis. 

Hal ini menunjukkan makin matangnya masyarakat dalam  berdemokrasi. Namun  demikian  di  beberapa tempat,  potret  politik  Indonesia  masih  belum menunjukkan  wajah  perkembangan  demokrasi yang  substansial  karena  agenda  konstestasi Pilkada  dan  kampanye  pemilu  masih  dijejali  dengan narasi-narasi  negatif,  khususnya  isu  politik  identitas yang  menggunakan  Perbedaan  Suku,  Agama,  Ras dan  Antar  Golongan  (SARA)  sebagai  alat  untuk merebut  kemenangan  dalam pilkada.

Sementara proses  kampanye  Pileg  dan  Pilpres  tahun  2019 yang  akan  datang,  di  mana tahapan  masa kampanye  telah  dimulai  sejak  bulan  September 2018  lalu  secara  umum masih  berjalan  lancar dan  damai,  meskipun  secara  kualitatif  substansi kampanye  masih  belum menyentuh  esensi demokrasi karena  masih  terlihat  berbagai narasi  kampanye  yang  mengeksploitasi  isu-isu politik  identitas dan perdebatan yang kurang mendidik rakyat.

Kelima, Dalam  Bidang  Hubungan  Luar  Negeri. Berbagai  kemajuan  diplomasi  hubungan  luar negeri  Indonesia  di  tahun  2018  ini  banyak hal yang  menggembirakan.  Sebut  saja  konsistensi memperjuangan  kemerdekaan  Palestina  dengan cara  menolak  pengakuan  Yerusalem  sebagai ibukota negara Israel,  aktif    menyelesaikan  konflik Rohingnya  di  Myanmar  hingga  penyelenggaraan _Annual  Meeting  IMF  –  World  Bank 2018_  yang mengundang  investor  dari  berbagai  negara  dan Indonesia  mendapat  investasi  sebesar  Rp.202  Triliun. Diplomasi  Pemerintah  juga  semakin  meningkat pada  berbagai  forum-forum  internasional. 

Terbukti pada  tahun  ini,  Indonesia  berhasil  menjadi  Anggota Tidak  Tetap  Dewan  Keamanan  PBB  untuk periode 2019  – 2020. Diujung  tahun  2018  ini  juga  ditandai dengan  keberhasilan  Pemerintah  Indonesia  merevisi Kontrak  Karya  PT. Freeport  dengan  mengambil  alih 51% saham perusahaan  Amerika Serikat itu setelah  sejak  tahun  1967  kekayaan  tambang  emas, tembaga dan  sumber energi serta  mineral  lainnya di  tanah  Papua  itu  dikuasai  asing. Atas  berbagai  catatan  kehidupan  bangsa  di  tahun 2018 itu, maka ada beberapa hal yang  perlu  menjadi catatan  dan  perhatian  kita  bersama,  sebagai  berikut:

Pertama, Upaya  pembumian  Pancasila  di  segala lapisan  aparatur  negara  dan  masyarakat  perlu  semakin digencarkan  dan  didukung  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.  Di  samping  itu, segala  pengambilan keputusan,  kebijakan  atau  pembentukan  produk hukum oleh  negara termasuk  di  daerah  juga  harus bersumber  dan  berpedoman  kepada nilai-nilai Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum negara.  Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  suri tauladan  para  pemimpin  bangsa  dan  elite    masyarakat agar  dapat  menjadi  panutan  rakyatnya  dalam mempraktekkan  gerakan  hidup  ber-Pancasila  dengan baik  dan  benar.

Kedua, Sinergi  antar  lembaga  negara  perlu  terus dijaga  dan  diarahkan  kepada  upaya  mencapai  tujuan bernegara.  Segala  bentuk  ego  sektoral  antar  lembaga negara  harus  dihindari  mengingat  hal  demikian  akan kontraproduktif  dengan  upaya  menyejahterakan  rakyat.

Ketiga, Negara  tidak  boleh  mundur  apalagi kalah dalam  melakukan perang  terhadap  terorisme  dan  separatisme. Pembangunan  infrastruktur    di  Papua  juga harus  terus dilanjutkan  karena  melalui  pembangunan  itulah warga kita di Papua akan  merasakan  kehadiran negara. Di  sisi  lain  TNI  dan  Polri  harus  terus  memastikan keamanan  rakyat  dari  segala  bentuk  gangguan kelompok-kelompok  kriminal bersenjata yang  dapat  menganggu jalannya  pembangunan  di  Papua.  Ketegasan  dan kekompakan  pemerintah  dalam  menghadapi gerakan ekstrimisme  berbasis  agama  dan  terorisme  juga  harus terus  ditingkatkan,  baik  dalam  aspek  pencegahan  dan persuasif  maupun  penegakan  hukumnya.

Keempat, para  elite  politik  harus  segera  menghentikan praktik  berdemokrasi  yang  mengeksploitasi  persoalan politik  identitas  dan  SARA  dalam  pelaksanaan Pemilu dan penggunaan hoax sebagai alat mencapai kepentingan politiknya. Kampanye pemilu haruslah  didorong pada  kontestasi gagasan  dan konsep  pembangunan  nasional, bukan  dengan  penggunaan  ISU SARA  atau  apalagi penyebaran  _hoaks_  yang  dapat  memecah  belah persatuan  bangsa.  Untuk  itu  Penyelenggara  Pemilu maupun  Pengawas Pemilu  harus bersikap  tegas jika  ditemukan  kampanye  yang  mengarahkan  pada penyebaran  kebencian  dan  permusuhan  atas dasar SARA.

Kelima, Negara  Indonesia  perlu  terus  berperan  dalam upaya  menciptakan  perdamaian  dunia  sekaligus terciptanya  tata  dunia  yang  adil  dengan  tetap mengedepankan  politik  luar  negeri  yang  bebas  dan aktif termasuk untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya.

Selain itu pemerintah Indonesia juga perlu bersikap tegas menolak  bentuk  kolonialisme  dan  imperialisme baru di  bidang  perdagangan dunia sesuai  amanat  Pembukaan  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.

Demikian  refleksi  dan  proyeksi  kebangsaan  dan kenegaraan  Pimpinan  Fraksi  PDI  Perjuangan  MPR RI  ini  kami sampaikan sebagai  bagian  peran  serta  untuk mewujudkan  tujuan  negara  Republik  Indonesia  dan tanggung  jawab  pendidikan  politik  kepada  rakyat  dan bangsa  Indonesia  yang  kita  cintai  bersama.  Semoga di  tahun  2019  yang  akan  datang,  rakyat,  bangsa  dan negara  Indonesia  akan  hidup  lebih  berkualitas  lagi,  baik materil  maupun  sprituilnya  sesuai  dengan  roh  dan  jiwa Pancasila. ***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/