Fahri Hamzah: Legislatif dan Yudikatif Harus Diperkuat, Agar Cabang Kekuasaan Imbang

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan pentingnya memperkuat lembaga legislatif dan yudikatif dari eksekutif, guna menjaga keseimbangan cabang-cabang kekuasaan di dalam negara. Pasalnya selama ini, eksekutif sering mempunyai tendensi melampaui batas.

"Itu sebabnya saya selalu ingin DPR, khususnya itu diperkuat. Dan, kalau kita mau sempurna harus ada perubahan Undang-Undang yang mengatur independensi DPR, terutama dalam penggunaan kekuasaan dan uang-uang atau APBN yang ada di DPR," kata Fahri Hamzah saat dihubungi wartawan, Senin (1/1/2019).

Bahkan, lanjut politisi dari PKS itu, kalau bisa bukan hanya DPR yang diperkuat, tetapi juga kewenangan DPD RI meski memang memerlukan amandemen kelima konstitusi. Sebab begitulah kelaziman di negara demokrasi, dimana legislatif dan yudikatif itu memiliki independensi keuangan agar eksekutif tidak menggunakan kontrolnya terhadap keuangan negara untuk mengontrol juga kinerja daripada legislatif dan yudikatif.

"Kalau eksekutif memiliki kewenangan kontrol atas keuangan pegawai yang ada dilegislatif dan yudikatif, maka kita mengatakannya sebagai semacam defisit demokrasi proses politik kemudian didominasi oleh kekuasaan eksekutif," sebut Fahri.

Sebab sebagai awal atau asal muasal dari power yang dibagi-bagi, menurut Fahri justru demokrasi ditandai oleh adanya lembaga legislatif yang independen dan yudikatif yang independen. Tetapi sebaliknya, kalau kita menikmati tidak independennya legislatif dan yudikatif, justru telah membiarkan titik keseimbangan yang kacau balau.

"Jadi kalau kita bicara kelembagaan, saya sebagai pimpinan DPR ingin sekali agar ke depan DPR, baik ditingkat pusat, termasuk DPRD diperkuat. Karena dengan diperkuatnya lembaga daulat rakyat ini, maka power eksekutif yang begitu besar bisa digeser pada titik pertanggungjawaban yang sebenarnya," tegas dia.

Lantas, Pimpinan DPR RI Koodinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu pun mengingatkan bahwa akumulasi kekuasaan ditangan eksekutif selalu membuatnya condong untuk korup.

"Jadi itu saya kira yang ingin dan selalu saya pikirkan ke depan utamanya di 2019. Saya juga mengharapkan terpilihnya presiden mendatang, sehingga dia sendiri yang berkepentingan pendulum ini harus dibawa," harapnya.

Sebagai catatan terakhir, Fahri Hamzah mengingatkan bahwa dimana pun, kalau lembaga kegislatifnya lemah, maka sudah pasti banyak korupsi dieksekutif. Kalau belum terungkap, justru karena lemahnya legislatif itu menyebabkan eksekutif juga memiliki kemampuan untuk menutupi korupsi yang ada di dalamnya.

"Dan, bergaining dengan penegak hukum supaya korupsi yang ada di dalam nya tidak terungkap. Ini yang ingin saya katakan," pungkas Anggota DPR dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.***