Hanya Sahkan 26 Perda pada 2018, BP2D DPRD Riau: Pengesahan Terkendala oleh Mekanisme dan Pembahasan di Dewan yang Cukup Alot

Hanya Sahkan 26 Perda pada 2018, BP2D DPRD Riau: Pengesahan Terkendala oleh Mekanisme dan Pembahasan di Dewan yang Cukup Alot
Kamis, 03 Januari 2019 19:51 WIB
Penulis: Nyimas Naima Azzahra
PEKANBARU - Minimnya peraturan daerah (Perda) yang disahkan oleh DPRD Riau membuat wakil rakyat tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Provinsi Riau, Sumiyati mengaku tidak masalah dengan kritikan yang diterima dewan.

"Saya kira kritikan tersebut wajar. Kritik yang membangun dan bersifat menyemangati itu sah-sah saja," jelas Sumiyati kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Kamis (3/1/2019).

Menurutnya, kendala pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ada pada proses di Kemendagri dan mekanisme di dewan yang cukup alot. Sehingga, DPRD Riau hanya mengesahkan 26 Ranperda saja.

"Di lapangan juga ada kendala. Jadi, dari jumlah tersebut, tiga program pembentukan Perda tahun 2018, sedangkan sisanya ialah lekerjaan rumah DPRD tahun 2017," papar politisi Golkar tersebut.

Anggota DPRD Dapil Siak-Pelalawan ini juga menjelaskan, pada tahun ini, target Ranperda yang harus disahkan berjumlah 16. Begitu juga dengan Ranperda sisa 2018 yang belum disahkan, akan kembali dilanjutkan tahun 2019.

"2019 targetnya ada 16 Ranperda. Jumlahnya jauh berkurang karena ada pergantian anggota juga," terangnya.

Dijelaskan Sumiyati, untuk Ranperda usulan Pemerintah Daerah membutuhkan tiga sidang paripurna. Sementara untuk inisiatif dewan, sebanyak enam paripurna. Karena itu, ia berharap Kemendagri mengeluarkan aturan agar proses ini bisa dipersingkat. ***

Kategori:Pemerintahan, Riau

GoNews Pakar: Yang Lebih Deg-degan Nunggu Hasil Putusan MK Itu Ya KPU, Bukan Prabowo Atau Jokowi
GoNews KPU Kesulitan Hadirkan Saksi Alasan Tiket Mahal, Praktisi: Angkutan Banyak, Lewat Virtual Juga Bisa
GoNews Tak Berlaku BPJS Mandiri di RS Swasta, Plt Kadiskes Kampar urus BPJS Guru Ngaji yang Terserang Tumor Usus Ganas ke Program Integritas
GoNews Buset..., Pergi Plesiran ke Padalarang, Papa Setnov Kecoh Petugas Lapas Sukamiskin
GoNews Waduh, LPSK Tolak Lindungi Saksi dan Ahli Tim Prabowo-Sandi di Sidang MK, Kenapa?
GoNews 30 Orang Siap Bersaksi Kecurangan Pilpres Asal Keselamatannya Dijamin
GoNews Tolak Ajakan Senior untuk KLB, Demokrat DKI: Kami Tetap Patuh dengan AD/ART
GoNews Proses Sidang Ajang Pembuktian Hakim MK yang Hanya Takut Allah
GoNews Pasca Bencana Didatangi Anies, Gubernur Sulteng Ngaku Dibantu Pemprov DKI Rp60 Miliar
GoNews KPU Sulit Cari Tiket Pesawat, BPN: Mungkin Mereka Kelabakan Karena di Luar Skenario
GoNews Sidang MK Sepi Pendemo, Bukti Pendukung Prabowo Percaya Kepada Pemimpin
GoNews KPU Alasan Susah Dapat Tiket Pesawat, Netizen Anggap Arief Budiman sedang Melawak
GoNews Gugatan Prabowo-Sandi Cerminan Suara Rakyat, PKS: Semoga MK Menangkap Aspirasi Itu
GoNews Waduh... Pasca Lebaran dari Data Pengadilan Agama Kajen, Ada 103 Janda Baru di Pekalongan
GoNews Amankan Musyawarah Kasus Pengeroyokan, Dua Polisi di Bengkulu Malah Dibacok Warga
GoNews Arief Budiman Tak Hadirkan Saksi Alasan Harga Tiket Mahal, Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Sidang MK
GoNews Fahri Hamzah Geleng-geleng Saat KPU Minta Perbaikan Jawaban Gugatan Pilpres Diundur
GoNews Bantu Guru Ngaji di Kampar yang Terserang Tumor Usus Ganas, Yuk Salurkan Lewat Dompet Peduli GoNews.co
wwwwww