Sebagai Negara Rawan Bencana, Menurut Fadli Politik Anggaran Indonesia Belum Responsif

JAKARTA - Sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, politik anggaran Indonesia mestinya bersifat responsif terhadap penanganan kebencanaan.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kepada redaksi GoNews.co melalui siaran persnya, Jumat (4/1/2019).

"Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yang lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana. Politik anggaran kita mestinya menggunakan pendekatan bersifat prefentif, atau antisipatif," ujarnya.

Itu sebabnya kata Fadli, pengurangan anggaran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), serta Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), tiga lembaga yang tupoksinya berhubungan dengan soal kebencanaan, memang perlu dikritik.

Ia mencontohkan, berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG hanya Rp1,75 triliun. Menurut Fadli, angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, namun angka itu jauh di bawah anggaran yang diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun.

"Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun, namun anggaran yang dialokasikan hanya Rp1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp2,56 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,45 triliun. Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp2,2 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,3 triliun saja. Pagu yang diberikan selalu jauh dari kebutuhan yang diperlukan," ujarnya.

Akibatnya kata dia, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yang terkait dengan monitoring dan 'early warning syste' kebencanaan.

"Sistem peringatan kebencanaan kitapun jadi lemah. Dalam peristiwa bencana Donggala-Palu, misalnya, BMKG justru mengakhiri peringatan tsunami sesaat sebelum gelombang menerjang. Itu kesalahan yang sangat fatal. Dan kesalahan itu terjadi karena sistem peringatan dini tidak berfungsi," tandasnya.

Bahkan pada 2016, berdasarkan data BNPB, ada 22 buoy (alat deteksi tsunami) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah itu, sembilan milik Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat.

"Sayangnya, semua alat itu tidak berfungsi. Dan celakanya, disaat kita menghadapi situasi demikian, anggaran BNPB justru terus-menerus dikurangi oleh Pemerintah. Pada 2015, alokasi anggaran BNPB mencapai Rp2,5 triliun. Pada 2016, anggaran BNPB ditetapkan Rp1,6 triliun, namun oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2016 angka tersebut kemudian dipotong menjadi Rp1,46 triliun. Pada 2017, anggaran BNPB kembali turun menjadi Rp1,2 triliun. Tahun lalu, 2018, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp700 miliar," paparnya.

Sementara, di tahun 2019 lanjut politisi Gerindra ini, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp610 miliar, jauh lebih kecil dari jamuan pemerintah untuk Sidang IMF/World Bank Oktober 2018 yang menghabiskan hampir Rp. 1 trilyun.

"Memang, di sisi lain Pemerintah menyediakan dana cadangan kebencanaan, yang bersifat on call, yang tahun 2019 anggarannya mencapai Rp6,5 triliun. Namun dana itu alokasinya lebih untuk melakukan penanganan pasca-bencana, seperti proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk pencegahan dan antisipasi. Inilah yang saya sebut sebagai manajemen bencana ala pemadam kebakaran. Kita menyiapkan anggaran di hilir, sementara anggaran di hulunya terus-menerus dikurangi. Menurut saya ini perlu dikoreksi," tegasnya.

Indonesia lanjutnya, adalah negara yang memiliki tingkat kegempaan tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Begitu juga dengan potensi tsunami. "Sebagai negara maritim, potensi tsunami kita juga besar. Hingga November 2018 lalu, menurut data BNPB, tercatat telah terjadi 2.308 kejadian bencana yang menyebabkan 4.201 orang meninggal dunia dan hilang. Sementara, jumlah korban terdampaknya mencapai 9.883.780. Seluruh bencana itu telah mengakibatkan 371.625 rumah mengalami kerusakan," paparnya.

Data ini kata Fadli, belum termasuk dampak akibat bencana tsunami di Selat Sunda kemarin. "Bayangkan jika manajemen bencana kita hanya seperti pemadam kebakaran, anggaran kita nggak mungkin cukup. Itu sebabnya, di tengah keterbatasan anggaran, yang mestinya dilakukan Pemerintah adalah membangun sistem peringatan dini yang canggih, untuk meminimalisir potensi kerusakan akibat bencana. Sistem peringatan dini kebencanaan kita harus diperbaiki agar meminimalisir korban dan kerusakan," tukasnya.

"Sejauh ini anggaran bencana kita memang masih sangat minim, tidak ada 1 persen dari APBN. Ironisnya, jika untuk membangun jalan tol Pemerintah terkesan jorjoran, namun untuk penanggulangan bencana Pemerintah terkesan pelit. Hal ini tentu saja tidak merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yang berada di ring of fire," lanjutnya.

"Minimnya anggaran bencana dan politik anggaran ala pemadam kebakaran ini Insya Allah akan diperbaiki jika Prabowo-Sandi menang nanti. Kita bahkan akan mengkaji apakah perlu untuk membentuk kementerian khusus bencana atau tidak, agar manajemen bencana kita bisa lebih baik lagi," pungkas Fadli. ***