Jelang Pilpres 2019, Potensi Kebocoran Pertamina Capai Rp3,9 Triliun

JAKARTA - Sebagai BUMN terbesar dengan kekayaan alam yang melimpah, PT. Pertamina yang membawahi Minyak dan Gas Indonesia terus mengalami kerugian.

Pada tahun 2018, tercatat Pertamina mengalami defisit migas, dan pada kuartal III 2018, Pertamina hanya mendapatkan laba sebesar Rp5 Triliun, jauh dibawah laba pada priode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp35 Triliun.

Menurut Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran(ALASKA), jebloknya laba Pertamina yang disebabkan oleh melemahnya rupiah adalah alasan mengada-ada.

"Karena, pada akhir tahun 2018, ditengah situasi rupiah yang terus melemah, Pertamina menyebutkan bahwa Pertamina tetap mendapat untung meskipun harga BBM tidak mengalami perubahan," ujar koordinator ALASKA, Adri Zulpianto
kepada GoNews.co, Senin (11/2/2019) di Jakarta.

Pertamina kata Adri Zulpianto, tidak terbuka terkait alasan-alasan kerugian yan menimpa perusahaan tersebut, karena Pertamina memiliki potensi besar dengan segala sumber daya alam dan kran import yang dikuasainya.

"Kerugian yang diderita selama ini, kami menilai terkait dengan pengelolaan anggaran yang salah kelola, terlihat adanya direksi yang masuk KPK, dan kebobrokan ini mengindikasikan bahwa Pertamina masih menjadi sarang para koruptor," tandasnya.

Selain ada kerugian PT.Pertamina, Alaska juga menemukan adanya potensi kebocoran anggaran PT. Pertamina dari 2015 sampai 2018 sebesar Rp3,9 triliun dan USD.1.040.981.966.

"Munculnya kebocoran anggaran pertamina menjelang Pilpres 2019, memang sangat aneh dan fantastis.

Dengan adanya potensi kebocoran tersebut, Pertamina harus menanggung beban hutang yang mengakibatkan defisit migas dan jebloknya laba, jika kebocoran ini tidak d tanggulangi, maka kerugianna Pertamina akan terus berlanjut," tegasnya.

"Dengan adanya jeblok laba pertamina dan begitu besarnya potensi kebocoran pertamina, Maka kami dari Alaska meminta kepada DPR untuk segera memanggil Direktur Pertamina, Nicke Widyawati  untuk segera dievaluasi atas kepemimpinannya yang bisa dinilai kurang cocok. Kami juga meminta kepada KPK untuk segera memanggil Nicke Widyawati atas adanya kebocoran anggaran itu," pungkasnya.***