Insinuasi Radikalis di Kubu Prabowo-Sandi, HNW Ingatkan Ancaman Hukum

JAKARTA - Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan ancaman hukum bagi tudingan-tudingan tak berdasar bukti kepada kubu paslon 02, Prabowo-Sandi.

Hal ini disampaikan Hidayat di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/02/2019) saat GoNews.co meminta tanggapannya soal dugaan tudingan dari politisi PSI, Guntur Romli bahwa kubu Prabowo-Sandi terpapar orang-orang radikal.

Kalo pernyataan itu disampaikan secara serius seperti itu, itu bisa mengundang penegakkan hukum," kata Hidayat.

"Karena kalau itu adalah tuduhan dan itu adalah fitnah, itu bisa punya masalah dengan polisi," Ia menambahkan.

Saya, kata Hidayat, ingin menegaskan bahwa insinuasi itu menjadi aneh mengingat Prabowo-Sandi didukung oleh partai-partai nasionalis seperti Gerindra dan Partai Demokrat. "Moso Gerinda dan Demokrat adalah radikal?" ujarnya.

Omongan "radikal" seperti itu, lanjut Hidayat, mestinya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian karena berpotensi menimbulkan distorsi di tengah masyarakat. "Karena ini membelah masyarakat, ini menakut-nakuti masyarakat, ini genderuwo," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketum PSI, Grace Natalie menyebut "Nasionalis Gadungan" dalam pidatonya, Senin (11/02/2019). Hal ini, menuai respon dari Partai Demokrat dan PDIP. Berlanjut, politisi PSI, Guntur Romli, menanggapi reaksi yang muncul terhadap pidato Sang Ketum.

Mengutip berita berjudul "PSI soal Nasionalis Gadungan: Kalau PD Bereaksi, Mungkin Tersindir", Guntur mengangkat ihwal persekusi keagamaan sebagai bagian dari penjelasannya soal Nasionalis Gadungan. Guntur juga seolah menuding kubu Prabowo-Sandi telah terpapar orang-orang radikalis.

Persekusi Keagamaan, kata Guntur, paling besar terjadi di pemerintahan SBY yang kini ada di kubu Prabowo-Sandi. Ia kemudian nengutip data Amnesty Internasional hingga pada suatu kesimpulan bahwa persekusi keagamaan dengan UU Penodaan Agama di era SBY, lebih banyak dari masa Orde Baru (orba).

"Data Amnesty Internasional 10 tahun masa SBY ada 106 orang yang dijerat UU Penodaan Agama. Bahkan pada masa orba saja hanya 10 orang. Intoleransi dan radikalisme saat ini meningkat karena pemerintahan SBY memberikan angin. Jokowi hanya kena getahnya saja. Apalagi kelompok-kelompok intoleran dan radikal kini bergabung dengan Koalisi Prabowo dan Sandiaga yang ikut menyerang Jokowi," tutur Guntur.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, belum bersedia memberi tanggapan soal ini.***