Infrastruktur Tanpa Planning, Rizal Ramli: Jokowi Kadang Jadi Mandor

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo memang masif dilakukan. Tapi pembangunan tersebut tidak memiliki perencanaan yang baik.

Begitu tegas ekonom senior DR Rizal Ramli dalam diskusi bertajuk "Politik Pembangunan Infrastruktur" di Batik Kuring, SCBD, Jakarta, Kamis (28/3). Turut jadi pembicara diskusi, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi dan ekonom senior dari Institute for Development for Economics and Finance (Indef) Faisal Basri.

"Terutama karena memang tidak ada planning. Jadi yang penting diperintah presiden (Jokowi) begini ya dikerjain," ungkapnya.

Jokowi, kata Rizal, memang berkomitmen penuh dalam membangun infrastruktur. Bahkan saking komitmennya, mantan gubernur DKI Jakarta itu terkadang mirip mandor. Sebab, Jokowi harus terus melakukan pengecekan karena tidak adanya perencanaan pembangunan yang baik.

"Dia sangat all out, saking all out-nya dia kadang-kadang jadi mandor. Proyek dikunjungi (presiden) delapan kali itu nggak pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia," kata Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu disambut riuh tawa undangan diskusi.

Pembangunan infrastruktur Jokowi yang tanpa perencanaan itu harus menjadi pelajaran bagi pemerintah selanjutnya. Pelajaran yang dimaksud RR adalah infrastruktur memang perlu dilakukan di negeri ini. Tapi harus diimbangi dengan perencanaan yang baik.

"Indonesia punya pengalaman puluhan tahun kok, bukan new science banyak kita dalam pembangunan insfrastruktur," tuturnya.

Bagi mantan Menko Kemaritiman itu, era Jokowi telah menyebabkan 3O, yakni over supply, over price, dan over borrow. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah pembangunan tol yang biasanya bisa selesai 6 hingga 7 tahun. Tapi kini, butuh waktu 15 hingga 20 tahun pengerjaan.

"Pembangunan jalan tol Jawa utara itu Rp 300 miliar per tahun, satu hari berarti satu miliar itu subsidinya jalan tol yang Jawa utara ini. Kalau satu tahun bisa payback subsidinya kaliin aja tuh hampir Rp 30 triliun. Apalagi Pak Jokowi bilang bisa 15 hingga 20 Tahun," paparnya.

"Nah ini karena tidak ada planning, terjadi 3O tadi, over supply, over price, dan over borrow. Sehingga untuk menyelesaikannya mau tidak mau yang kuasa harus kembali fungsi planning," tandasnya.***