PKS: Ide Demokrat untuk Bubarkan Koalisi Kurang Bijak

JAKARTA - Partai Demokrat mengusulkan pembubaran koalisi parpol pendukung Pilpres 2019, baik di kubu 02 maupun kubu 01. Menurut PKS, usulan pembubaran (untuk menurunkan tensi politik) itu kurang bijak.

"Yang kurang (adalah, red) kualitas kepemimpinan," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera dalam tanggapannya yang diterima GoNews.co pada Senin (10/06/2019).

Mardani berpandangan, kapasitas dan kualitas kepemimpinan lah yang menentukan kualitas kompetisi demokrasi.

Ia lantas mengenang sikap McCain saat kontra Obama dalam Pilpres Amerika Serikat pada 2008 lampau. "Ingat saat Capres McCain mengoreksi pernyataan seorang pendukungnya yang mencap lawannya, Capres Barrack Obama, sebagai bukan orang Amerika. (Kala itu, red) sikap McCain jelas; 'Obama orang Amerika yang baik dan kompetitor saya dalam mencintai Amerika. Kita bisa bersaing dan tetap saling menghormati kompetitor'".

Mardani menjelaskan, pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. Alih-alih mengamini usulan Demokrat, menjadikan Pilpres 2019 sebagai pembelajaran bersama dengan mengedepankan akhlaq politik yang dewasa, lebih dipilih Mardani.

"PKS insya Allah istiqomah bersama Koalisi Adil Makmur," pungkasnya.

Sebelumnya pada Minggu (09/06/2019), Wasekjen Partai Demokrat (PD), Rachland Nasidik mencuit usulan pembubaran koalisi, baik di kubu 02 tempat PD berada maupun di kubu seberang, yakni kubu 01.

"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.

Anjuran yang sama, juga di-mention kepada Capres kubu 01, @jokowi. Kata Rachland, "mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,".

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Sekjen PD Hinca Pandjaitan tak berkomentar soal usulan wakilnya. Hinca, mengarahkan komentar soal usul pembubaran koalisi ke Racland yang juga tercatat sebagai Juru Bicara (Jubir) PD.

Adapun proses sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat disinggung Rachland, berdasarkan penelusuran GoNews.co akan mulai memasuki tahap registrasi pada Selasa (11/06/2019), besok.

MK kemudian akan menggelar sidang perdana guna menetapkan putusan sela pada 14 Juni 2019.

Jika diputus layak untuk dilanjutkan, PHPU Pilpres 2019 akan bergulir dan diputus pada sidang terakhir yang dijadwalkan berlangsung 24 Juni 2019. Putusannya, dijadwalkan untuk dibacakan MK pada 28 Juni 2019.***