Berikut Ini Sikap Resmi Partai Demokrat Rokan Hulu Terkait Pilkada 2020 di Riau

PASIRPENGARAIAN - Pilkada serentak tahun 2020 akan dilaksanakan di 173 daerah termasuk di 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau yang tahapanya akan dimulai pada September 2019 mendatang.

Berbagai parpol peserta pemilu tentu saat ini sudah mulai bersiap siap untuk mengusung calon atau jagoanya masing-masing dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

Persiapan jelang Pilkada serentak 2020 juga dilakukan Partai Demokrat di 'Negeri Seribu Suluk', Rokan Hulu. Hal ini diungkapkan Ketua DPC Demokrat Rohul, Kelmi Amri, melalui pernyataan sikapnya, Kamis (13/6/2019).

"Demokrat sebagai Partai peserta Pilkada 2020 di Rokan Hulu, mulai September 2019 akan melaksanakan konsolidasi Internal pasca Pemilu Legislatif. Dan salah satu agenda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah Musyawarah Anak Cabang (Musancab)," ujar Kelmi.

Terkait dengan calon Bupati dan Wakil Bupati Rohul kata dia, Demokrat akan melakukan survei internal terhadap para kandidat pada bulan September - Desember 2019.

"Kemudian nanti pada bulan Januari 2020 akan kita laksanakn Rakerda DPC Partai Demokrat dan akan mengumumkan hasil survey terhadap Balon Bupati dan Wakil Bupati yang dianggap potensial," tandasnya.

Terkait kategori tokoh yang akan masuk radar survei Demokrat, menurut Anggota DPRD Riau 2019 terpilih ini, ada tiga kriteria. "Pertama dan yang utama pasti kader kita sendiri, kedua adalah petahana, dan ketiga tokoh masyarakat ataupun ketua Parpol lain yang memiliki kesamaan visi dan misi, tandasnya.

Tahapan selanjutnya adalah penjajakan koalisi yang akan dimulai Januri-Maret 2020 yang kemudian akan diumumkan secara resmi bentuk koalisi dan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu pada bulan Maret 2020," tukasnya

"Itulah kira-kira, berbagai tahapan yang akan dilaksanakan sebagai jawaban atas banyaknya pertanyaan dari konstituen dan masyarakat. Kami menyadari bahwa Demokrat adslah partai yang sangat terbuka tentu diharapkan partisipasi dan pertimbangannya dalam kami mengambil keputusan. Sudah barang tentu kami juga selanjutnya meminta arahan DPP Partai Demokrat sebagai pengambil keputusan akhir dari sebuah proses dukungan pada pilkada," pungkasnya.***