Loading...    
           

Minta Jatah 11 Menteri ke Jokowi, NasDem: Kursi Kami di DPR Lebih Banyak dari PKB

Minta Jatah 11 Menteri ke Jokowi, NasDem: Kursi Kami di DPR Lebih Banyak dari PKB
Rabu, 03 Juli 2019 16:53 WIB
JAKARTA - Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini Partai NasDem ikut-ikutan meminta jatah menteri ke Presiden terpilih Joko Widodo ( Jokowi). NasDem meminta 10 kursi menteri, 1 kursi lebih banyak dari PKB yang menginginkan 10 kursi.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan alasan partainya meminta 11 kursi menteri lantaran perolehan kursi yang lebih besar dari PKB di DPR.

"Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Taufiqulhadi mengatakan tidak tepat jika membahas pembagian kursi secara terbuka. Menurutnya, pembicaraan itu baiknya dilakukan dalam rapat bersama Jokowi.

"Tentu belum ada. Klaim-klaim itu tak terlalu tepat, itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak presiden terpilih secara langsung. Jadi enggak perlu diungkapkan kepada publik," ungkapnya.

Dia juga yakin akan ada jatah kursi menteri yang bisa dipertahankan oleh NasDem. Taufiq berharap jumlah kursi menteri yang didapat bisa bertambah seiring perolehan kursi NasDem di DPR.

"Kalau itu menurut saya pembicaraan secara resmi belum ada. Tapi tentu saja kursi yang ada bisa kita pertahankan, kemudian dengan suara NasDem lebih besar lagi sekarang. Jadi kursi yang ada dipertahankan dan NasDem naik 100 persen sekarang, kursi yang ada bisa dpertahankan dan bisa dapat lagi," ucapnya.

Sebelumnya, PKB berharap bisa mendapat 10 jatah menteri dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sabtu (18/5).

"Semoga dari PKB yang masuk ke DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB," katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:MERDEKA.COM
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

       
        Loading...    
           
wwwwww