Mulai, Relawan yang Ingin Perubahan Curiga ada Pemanfaatan Politis

JAKARTA - Ketegangan terjadi di acara pembacaan sikap koalisi dan relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Korpas) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di D'Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (02/07/2019).

Saat ketegangan berlangsung, seorang peserta mengatakan pihaknya merasa hanya dimanfaatkan secara politik melalui acara itu.

"Saya mendapat broadcast, siapa penanggungjawabnya, tidak tahu, saling lempar. Kami bukan mendukung Prabowo, tapi kami ingin ada perubahan jika seperti itu kami hanya dijadikan alat politik," ujar Gus Ali, salah satu simpatisan yang datang dari Yogyakarta seperti dilansir kompas.com dari antara.

Disebutkan, pemicu ketegangan itu adalah ketika relawan mendengar pernyataan terakhir dalam teks yang dibacakan.

Isinya terkesan memberi selamat dan dukungan kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Relawan yang kecewa kemudian beradu argumentasi, lalu mencopot banner acara. Mereka merasa dijebak.

Mengutip video kumparan.com yang beredar, salah satu peserta acara yang mengenakan jaket Gojek, berteriak, "itu bukan pernyataan relawan,". Teriakan itu, diiringi teriakan, "Tolak! Tolak!" dari peserta lain.

Buntut dari ketegangan itu, para pihak pun di mediasi di Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Sudah selesai, tadi bang Anhar (panitia acara) sudah menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya," ujar, Irsyad Ahmad Alaydrus, pelapor kasus tersebut di Polsek Setiabudi.

Mengutip Swamedium.com, bagian dari pernyataan sikap Korpas itu berbunyi:

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum Iain yang bisa menganulir keputusan MK tersebut. Menyadari hal itu, kami dari Koalisi Relawan dan Pendukung Prabowo-Sandi menerima keputusan tersebut. Kami menganggap pesta demokrasi tahun 2019 ini telah selesai dengan adanya keputusan MK ini. Seluruh rakyat Indonesia tinggal menunggu pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin sebagaimana KPU pun telah menetapkannya,”.***