Fahri Hamzah Sebut Parlemen Otomatis Jadi Opisisi Pemerintah

Fahri Hamzah Sebut Parlemen Otomatis Jadi Opisisi Pemerintah
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Istimewa)
Jum'at, 05 Juli 2019 13:51 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, kembali menegaskan dalam sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal istilah oposisi dalam artian kelompok di luar pendukung pemerintah.

Namun demikian kata politisi asal NTB ini, oposisi tetap diperlukan untuk fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

"Saya sering mengatakan dalam presidensialisme enggak ada oposisi," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7).

Politsi PKS itu juga menjelaskan, sistem presidensil sangat berbeda dengan penganut sistem parlementer. Terutama dalam tata cara pelaksaan pemilihan umum.

"Negara parlementer, rakyat itu cuma milih parlemen. Saya pilih kamu (parlemen) untuk membentuk pemerintahan, pemerintahan itu ada dua kalau dia berkoalisi jadi mayoritas namanya ruling majority, sisanya disebut dengan minority atau oposition," jelasnya.

Mekanisme seperti itu tidak berlaku di Indonesia. Kata Fahri, sesuai sistem presidensil maka rakyat diharuskan memilih wakil di Parlemen dan sekaligus memilih presiden.

Transaksinya, lanjut Fahri, rakyat memilih presiden untuk mengelola keuangan negara. Sedangkan Parlemen dipilih untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

"Dalam presidensialisme itu otomatis legislatif itu menjadi oposisi," tutup inisiator ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) ini.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengatakan, dalam sistem demokrasi, kekuatan oposisi sangatlah penting. Keberadaannya dibutuhkan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah sehingga kemungkinan munculnya sikap kesewenangan, penguasa bisa diminimalkan.

"Keberadaan kelompok oposisi di lembaga Legislatif akan menghindarkan munculnya anggapan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berfungsi sebagai stempel. Karena itu, kekuatan oposisi di DPR sangat penting dan dibutuhkan agar fungsi pengawasan lembaga legislatif bisa benar-benar berjalan sesuai harapan," ujar Masinton.

Masinton juga mengatakan, selesainya sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi akhir dari perjalanan panjang Pemilu 2019. Kini semua pihak harus menurunkan suhu politik dan merajut kembali persatuan yang diakibatkan adanya polarisasi selama berlangsungnya kontestasi pemilu.

"Tugas pemenang adalah merangkul, menjalin kembali polarisasi yang sempat terjadi selama ini. Para elite harus bisa menjadi penenang bagi masyarakat sekaligus penyejuk. Agar perselisihan dan pengelompokan yang sempat terjadi tidak memanas," ujarnya.

Menurut Masinton, salah satu cara yang bisa ditempuh oleh pemenang untuk menghilangkan konflik berkepanjangan adalah pembagian kekuasaan. Ini karena kemajemukan Indonesia yang tidak bisa diatur dengan cara menang-menangan, tetapi harus ada power sharing.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI Syaifullah Tamliha. Ia berharap elite politik ikut berkontribusi menjalin persatuan dan kesatuan agar perpecahan yang sempat terjadi selama kontestasi pemilu bisa akur kembali.

"Negara yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat, didukung seluruh rakyatnya. Sejarah membuktikan, Irak, yang hanya terdiri atas tiga kelompok, yaitu Kurdi, Suni, dan Syiah, hancur setelah Sadam lengser. Karena itu, kita butuh presiden yang baru terpilih mendapat dukungan dari seluruh rakyat," ujarnya.***


wwwwww