Dibutuhkan atau Tidak, Pembangunan Pembangkit Listrik Baru di Sumsel Jangan Abaikan Lingkungan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir menyatakan, pihaknya akan menindak tegas pembangunan pembangkit listrik baru di Prov. Sumatera Selatan, yang abai terhadap dampak lingkungan.

“Perusahaan harus memperhatikan pengelolaan limbah, agar tidak mencemari lingkungan. Kalau ketahuan akan kita tindak tegas,” tegas Nasir saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja (kunker) Reses Komisi VII DPR RI dengan sejumlah mitra kerja, di Palembang, Sumsel, Senin (29/7/2019) lalu.

Pembangunan pembangkit listrik baru tersebut, adalah upaya peralihan bertahap pasokan listrik di Sumsel yang selama ini dipenuhi sebagian bukan oleh PLN. Sebenarnya, kemampuan PLN berada di angka 1.933 megawatt, sedangkan beban kelistrikan hanya sebesar 907 megawatt. Sehingga di Sumsel masih terdapat reserve margin 53 persen.

General Manager PT. PLN unit induk wilayah S2JB Daryono yang turut hadir dalam kunker itu mengatakan, “Kita usulkan 29 desa melalui Kementerian ESDM menggunakan listrik tenaga surya, kemudian akan kita gantikan menggunakan listrik PLN secara bertahap jadi saat ini kita gunakan listrik tenaga surya lebih dahulu,”.

Di kesempatan yang sama, Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera, Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan, "kondisi kelistrikan di Sumsel dalam posisi sangat cukup, dan siap mendukung pertumbuhan bisnis dan investasi di provinsi ini,".

Selain Nasir, Daryono dan Wiluyo, turut hadir dalam pertemuan itu, perwakilan Kementerian ESDM, perwakilan Kementerian LHK, perwakilan Kemenristekdikti, Kepala Dinas ESDM se-Sumsel, perwakilan Direksi PT. Pertamina, Komite BPH Migas, Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Direksi PT. OKI Pulp And Paper Milles, Dirut PT. Semen Baturaja, dan Dirut PT. Pupuk Sriwijaya, dan mitra kerja terkait lainnya.***