DPR Kejar Pertanggungjawaban Pemerintah soal Listrik

DPR Kejar Pertanggungjawaban Pemerintah soal Listrik
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dito Ganinduto (kanan).
Selasa, 06 Agustus 2019 15:58 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Seluruh jajaran Kementerian BUMN yang menaungi usaha kelistrikan, disebut sedang tidak berada di dalam negeri. Seperti Menteri BUMN Rini Soemarno dan deputinya yang melaksanakan ibadah haji.

Padahal, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto, dalam keterangan tertulis yang diterima GoNews grup pada Selasa (06/08/2019), "baru beberapa hari yang lalu terjadi pemadaman listrik hingga delapan jam di wilayah Jabodetabek (Jakarta-Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi)".

"Saya menghubungi Kementerian BUMN agar datang ke DPR untuk memberikan penjelasan soal pemadaman kemarin. Bu Menteri bersama dengan Deputi sedang naik haji. Lalu saya tanyakan lagi Deputi satunya lagi, dijawab sedang berada di Amerika Serikat," ujar Dito yang sebelumnya juga pernah duduk di Komisi VII ini.

Dito pun menyebutkan, ia meminta kepada Sekretaris Komisi VI untuk meminta kepada Kementerian BUMN, siapakah yang ada di dalam negeri yang berwenang menangani listrik. "Dan sampai saat ini tidak ada balasan,".

Politikus Partai Golkar ini pun menegaskan, sebaiknya Kementerian BUMN bisa serius menghadapi persoalan ini. "Karena ini bukan persoalan main-main,".

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah menyebutkan, Rini sudah melaksanakan perjalanan ke tanah suci sejak minggu kemarin.

"Iya (Menteri BUMN lagi naik haji) sudah dari minggu lalu," kata dia saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (05/08/2019) lalu.

Saat ditanya apakah Rini ibadah haji dengan rombongan direksi BUMN, dia mengaku tak mengetahui detailnya.

"Nggak tahu saya dia ikut travel yang mana," tambahnya.

Sementara itu, Komisi VII selaku komisi legislator yang membidangi energi nusantara menggelar rapat tertutup dengan jajaran direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Selasa (06/07/2019) sore.

Wakil ketua Komisi VII asal partai Demokrat, M. Nasir mengungkapkan, belum ada paparan hasil investigasi yang cukup dari perwakilan PLN terkait fenomena padamnya listrik pada Minggu (04/08/2019) itu.

"Kita akan kawal invetigasi PLN dan akan kita bahas pada sidang mendatang," kata Nasir usai rapat.***


wwwwww