'Ganti Presiden Ganti Arah Pembangunan', Nggak Bisa Lagi Kalau GBHN Dihidupkan

JAKARTA - Anggota Fraksi PAN MPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, salah satu alasan dari rencana menghidupkan kembali GBHN adalah untuk menjamin kontinyuitas pembangunan Bangsa.

"Tidak boleh misalnya pembangunan negara itu hanya didasarkan pada visi misi dari Presiden saja," kata Saleh di Jakarta, Selasa (13/08/2019) pagi.

Shaleh menegaskan, jika nanti kembali dihidupkan, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus mengakomodir seluruh kepentingan masyakat di nusantara, sehingga pembangunan tak hanya memenuhi kepentingan pendukung politik tertentu, apalagi hanya menjawab kepentingan partai tertentu.

GBHN, kata Saleh, juga penting untuk mengukur tingkat capaian pembangunan nasioanal di berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia.

"Misalnya pada periode 5 tahun ini, kita harus mencapai apa. 5 tahun berikutnya apa lagi. Ini kan sekarang tidak! Contoh misalnya usah jauh-jauh soal pembangunan pendidikan, coba apa perkembangannya?" ujar Saleh sembari juga menyinggung soal tolak ukur capaian pembanguan bidang Kesehatan.

Saleh mengaku mafhum jika muncul pro-kontra atas rencana menghidupkan kembali GBHN. Namun Ia memastikan proses kajian di MPR telah berlangsung lama dan melibatkan seluruh fraksi termasuk juga perwakilan-perwakilan dari DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI.

Proses pengkajian, kata Saleh, juga melibatkan banyak akademisi untuk didengar dan dipertimbangkan pandangannya. Publikasi terkait rencana ini, juga telah dilakukan meski diakuinya juga bahwa "mungkin belum menyentuh (sampai didengar, red) oleh semua masyarakat,".

Dalam sebuah diskusi bertajuk "Optimalisasi Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI" yang digelar di kompleks MPR/DPR/DPD RI pada Selasa (12/08/2019) kemarin, di hadapan banyak media Saleh juga menyinggung soal GBHN.***