Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lembaga Penyiaran harus Mampu Memperkuat Ideologi Bangsa
Politik
20 jam yang lalu
Lembaga Penyiaran harus Mampu Memperkuat Ideologi Bangsa
2
169 Tetangga HRS Rapid Test, Polisi: Hasilnya Nonreaktif Semua
Kesehatan
17 jam yang lalu
169 Tetangga HRS Rapid Test, Polisi: Hasilnya Nonreaktif Semua
3
RPP Badan Usaha Desa Akan Dibahas Lintas Kementerian
Ekonomi
24 jam yang lalu
RPP Badan Usaha Desa Akan Dibahas Lintas Kementerian
4
Legislator Ini Ajak Tokoh dan Ustazah di Jakarta Berjuang Bersama
Politik
6 jam yang lalu
Legislator Ini Ajak Tokoh dan Ustazah di Jakarta Berjuang Bersama
5
Sosok Gusti Ega Putrawan, Anak Pebisnis Rokok, Pacaran Dikawal TNI
Umum
6 jam yang lalu
Sosok Gusti Ega Putrawan, Anak Pebisnis Rokok, Pacaran Dikawal TNI
6
Ini Kriteria Rektor UIN Suska Pengganti Akhmad Mujahidin Menurut DPR RI
Pemerintahan
5 jam yang lalu
Ini Kriteria Rektor UIN Suska Pengganti Akhmad Mujahidin Menurut DPR RI
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Tak Satupun Fraksi Menolak, Sah... Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

Tak Satupun Fraksi Menolak, Sah... Pimpinan MPR Jadi 10 Orang
Ilustrasi. (Istimewa)
Jum'at, 13 September 2019 21:19 WIB
JAKARTA - DPR RI menyepakati perubahan ketiga atas UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Kesepakatan itu diambil dalam rapat panitia kerja (panja) RUU MD3 yang dipimpin Anggota Fraksi PAN, Totok Daryanto di Ruang Baleg Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).

Totok menyebutkan, kesepakatan itu terkait dengan jumlah pimpinan MPR RI periode 2019-2024. Yaitu dengan menyempurnakan redaksi pada Pasal 15 ayat (1) beserta penjelasannya.

"Sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR," ujar Totok.

Totok menambahkan bahwa representasi yang dimaksudkan adalah adalah perwakilan dari partai politik di DPR RI dan satu kelompok DPD RI.

"Yang dimaksud dengan 'representasi' dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota adalah setiap fraksi atau kelompok anggota mengajukan satu orang Pimpinan MPR," jelasnya.

Ditambahkan Totok, rapat Panja juga menyepakati penghapusan ketentuan Pasal 427C karena sudah diatur dalam Pasal 15.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:GoNews Group, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww