Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
Internasional
12 jam yang lalu
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
2
Indonesia Terbilang Masuk Resesi Ekonomi karena...
Ekonomi
12 jam yang lalu
Indonesia Terbilang Masuk Resesi Ekonomi karena...
3
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
4 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
4
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
MPR RI
4 jam yang lalu
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
5
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
Umum
4 jam yang lalu
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
6
Tahan Impor, Partai Gelora Indonesia: Perlu Ada Kemandirian
Pemerintahan
4 jam yang lalu
Tahan Impor, Partai Gelora Indonesia: Perlu Ada Kemandirian
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Tak Satupun Fraksi Menolak, Sah... Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

Tak Satupun Fraksi Menolak, Sah... Pimpinan MPR Jadi 10 Orang
Ilustrasi. (Istimewa)
Jum'at, 13 September 2019 21:19 WIB
JAKARTA - DPR RI menyepakati perubahan ketiga atas UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Kesepakatan itu diambil dalam rapat panitia kerja (panja) RUU MD3 yang dipimpin Anggota Fraksi PAN, Totok Daryanto di Ruang Baleg Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).

Totok menyebutkan, kesepakatan itu terkait dengan jumlah pimpinan MPR RI periode 2019-2024. Yaitu dengan menyempurnakan redaksi pada Pasal 15 ayat (1) beserta penjelasannya.

"Sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR," ujar Totok.

Totok menambahkan bahwa representasi yang dimaksudkan adalah adalah perwakilan dari partai politik di DPR RI dan satu kelompok DPD RI.

"Yang dimaksud dengan 'representasi' dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota adalah setiap fraksi atau kelompok anggota mengajukan satu orang Pimpinan MPR," jelasnya.

Ditambahkan Totok, rapat Panja juga menyepakati penghapusan ketentuan Pasal 427C karena sudah diatur dalam Pasal 15.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:GoNews Group, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww