Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalahkan Australia di Piala Asia U 23, Erick Thohir: Luar Biasa Penampilan Indonesia
Olahraga
6 jam yang lalu
Kalahkan Australia di Piala Asia U 23, Erick Thohir: Luar Biasa Penampilan Indonesia
2
Okto Jadi Saksi Sejarah Indonesia Kalahkan Australia di Piala AFC U-23
Olahraga
6 jam yang lalu
Okto Jadi Saksi Sejarah Indonesia Kalahkan Australia di Piala AFC U-23
3
Uruguay Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal dengan Indonesia
Pemerintahan
2 jam yang lalu
Uruguay Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal dengan Indonesia
4
HUT ke-94, PSSI Berbagi Kebahagian dengan Legenda Timnas Indonesia
Olahraga
2 jam yang lalu
HUT ke-94, PSSI Berbagi Kebahagian dengan Legenda Timnas Indonesia
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Penegakan Hukum Terhadap Karhutla Lemah, Kapolri akan Kerahkan Tim dari Mabes Polri ke Daerah

Penegakan Hukum Terhadap Karhutla Lemah, Kapolri akan Kerahkan Tim dari Mabes Polri ke Daerah
Kapolri saat konferensi pers di Hotel Novotel Pekanbaru. (foto rizki ganda sitinjak)
Selasa, 17 September 2019 01:14 WIB
Penulis: Rizki Ganda Sitinjak
PEKANBARU - Banyaknya anggapan masyarakat bahwa penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan lemah, Kapolri menanggapi hal tersebut dengan serius. Tim dari Mabes Polri akan dikerahkan ke daerah untuk menangani langsung masalah penegakan hukum terhadap pelaku karhutla.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, (Kapolri), Jendral Tito Karnavian mengatakan, tim dari mabes Polri ke daerah untuk mengatasi permasalahan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan khusus untuk menangani masalah hukum pada korporasi.

"Untuk masalah korporasi saya akan kerahkan tim dari Mabes Polri, Bareskrim, itu akan turun tim khusus untuk fokus bukan masalah perorangan tapi masalah pada korporasi," ujar Tito di Pekanbaru, Senin (16/9/2019) malam.

Selanjutnya, Polri dalam hal ini akan bekerjasama dengan instansi terkait baik dari pemerintah daerah maupun pihak KLHK.

"Jadi kalau ada korporasi melakukan, segera kerjakan. Kemudian kita akan berkordinasi tentunya dengan stakeholder terkait juga termasuk kementerian KLHK, saya pikir begitu," tutup Tito. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/