Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PMI Bebas dari Hukuman Mati, Gus Jazil: Diyat Rp15,2 Miliar Dibayar Laziz NU
Politik
17 jam yang lalu
PMI Bebas dari Hukuman Mati, Gus Jazil: Diyat Rp15,2 Miliar Dibayar Laziz NU
2
Implementasi 'New Normal' Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
MPR RI
22 jam yang lalu
Implementasi New Normal Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
3
Viral Video PHK Massal Maskapai di Medsos, Lion Air: Bukan PHK tapi Pengurangan
Ekonomi
24 jam yang lalu
Viral Video PHK Massal Maskapai di Medsos, Lion Air: Bukan PHK tapi Pengurangan
4
PDIP Tantang Kementan Tunjukkan Hasil Riset Kalung Anti Corona
Peristiwa
24 jam yang lalu
PDIP Tantang Kementan Tunjukkan Hasil Riset Kalung Anti Corona
5
Masih Ada 7 WNI Yang Terancam Hukuman Mati, Gus Jazil Minta Pemerintah Belajar dari Kasus Eti
Peristiwa
17 jam yang lalu
Masih Ada 7 WNI Yang Terancam Hukuman Mati, Gus Jazil Minta Pemerintah Belajar dari Kasus Eti
6
Tok! Timja Pimpinan DPD RI Rekomendasikan Tolak RUU HIP
DPD RI
23 jam yang lalu
Tok! Timja Pimpinan DPD RI Rekomendasikan Tolak RUU HIP
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Dijadikan Tersangka oleh KPK, Imam Nahrawi Bantah Terima Suap Rp26,5 Miliar

Dijadikan Tersangka oleh KPK, Imam Nahrawi Bantah Terima Suap Rp26,5 Miliar
Rabu, 18 September 2019 22:20 WIB
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membantah telah menerima uang senilai Rp26,5 miliar terkait suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) seperti yang dinyatakan oleh KPK. Dia bicara demikian usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Tentu pada saatnya tentu harus kita buktikan bersama sama karena saya tidak seperti yang dituduhkan kita akan mengikuti seperti apa di Pengadilan," kata Imam di kediamannya di Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta, Rabu (18/9).

Imam lalu berharap penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap dirinya tidak bersifat politis. Karenanya, dia akan menjalani proses hukum yang berjalan.

"Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis, saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya," kata Imam.

Imam enggan merinci apa yang dimaksud bersifat politis dan di luar hukum tersebut. Pasalnya, Imam mengaku baru mendengar dan membaca berita soal dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya tidak bisa menduga duga karena saya baru mendengar baru membaca apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK tentang tuduhan itu," kata Imam.

Ia pun meminta kepada komisi antirasuah agar membuktikan bahwa dirinya benar-benar menerima duit Rp26,5 miliar. Untuk itu, dirinya bakal mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Buktikan saja, jangan pernah menuduh orang sebelum ada bukti," kata Imam.

Saat ditanya soal rencana mengajukan praperadilan, Imam tak menjawab tegas. Ia mengaku belum membaca secara lengkap soal penyematan status tersangka oleh KPK.

"Saya belum membaca apa yang di sangkakan, karenanya yang pasti semua proses hukum harus kita ikuti karena negara hukum, dan sekali lagi saya saya jangan ada unsur unsur di luar hukum," kata dia.

Ia juga mengatakan belum ada jadwal pemanggilan sebagai tersangka dari komisi antirasuah. Dia mengklaim bakal patuh terhadap proses hukum yang berjalan.

Imam lalu menyatakan bahwa keluarganya sangat terpukul dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Meski demikian, dia yakin keluarga memahami risiko dari pekerjaannya.

"Ya tentu keluarga sangat terpukul, tetapi saya yakin keluarga saya tahu bahwa ini resiko jabatan saya sebagai menteri ya, sebagai menteri tentu harus siap dengan segala sesuatu, ya," kata Imam.

Imam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (18/9). Dia diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora.

"IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9).

Alexander mengatakan bahwa uang itu diterima Imam secara bertahap. Imam menerima sebesar Rp14,7 miliar dalam rentang waktu 2014-2018 melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Imam juga diduga meminta uang Rp11,8 miliar dalam rentang waktu 2016-2018. Alexander mengatakan KPK telah memanggil Imam sebanyak tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019. Namun, Imam tak pernah memenuhi panggilan tersebut.

Imam dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:CNNIndonesia.com
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Hukum, Peristiwa, GoNews Group

wwwwww