Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO 'Boneka' China
Internasional
19 jam yang lalu
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO Boneka China
2
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Internasional
20 jam yang lalu
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
3
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Peristiwa
19 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
4
Lawan Covid -19, Aziz Syamsudin Ajak Warga Budayakan Gotong Royong
Politik
20 jam yang lalu
Lawan Covid -19, Aziz Syamsudin Ajak Warga Budayakan Gotong Royong
5
Sekolah Kembali Dibuka, F-PKS: Jangan Terburu-buru
Politik
21 jam yang lalu
Sekolah Kembali Dibuka, F-PKS: Jangan Terburu-buru
6
HNW Desak Polisi Usut Aksi Teror ke Wartawan, Narasumber dan Panitia Diskusi UGM
Politik
20 jam yang lalu
HNW Desak Polisi Usut Aksi Teror ke Wartawan, Narasumber dan Panitia Diskusi UGM
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Korupsi Dana Desa Rp576,6 Juta, Salah Seorang Kades di Kuansing Resmi Ditahan

Korupsi Dana Desa Rp576,6 Juta, Salah Seorang Kades di Kuansing Resmi Ditahan
Kasi Pidsus Kejari Kuansing M Gempa Awaljon Putra, SH, MH membawa Adk, Kades yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa, Kamis (19/9/2019).
Kamis, 19 September 2019 11:53 WIB
Penulis: Wirman Susandi
TELUKKUANTAN - Seorang kepala desa di Kecamatan Pangean, Adk resmi ditahan Kejari Kuantan Singingi (Kuansing), Riau sebagai tersangka korupsi APBDes tahun 2016. Ia ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Pekanbaru.

"Hari ini sudah kita terima tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Kuansing dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa pada APBDes tahun 2016," ujar Kajari Kuansing Hari Wibowo, SH, MH melalui Kasi Pidsus M Gempa Awaljon Putra, SH, MH, Kamis (19/9/2019).

Dikatakan Gempa, perkara tersebut segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ia disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Tersangka terancam hukuman paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun penjara. Kemudian, denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," ujar Gempa didampingi Kasi Intel Kicky Arityanto, SH, MH.

Dijelaskan Gempa, perkara ini berawal dari adanya realisasi pengeluaran yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) terhadap tiga paket kegiatan. Yakni, program pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan pada APBDes tahun 2016.

"Setelah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, kerugian negara sebesar Rp576,6 juta," kata Gempa.***


wwwwww