Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
Peristiwa
18 jam yang lalu
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
2
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
Politik
15 jam yang lalu
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
3
'New Normal', Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
DPR RI
15 jam yang lalu
New Normal, Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
4
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
Hukum
16 jam yang lalu
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
5
H+3 Lebaran saat Pandemi Covid-19, Aktivitas Warga Depok Mulai Normal
Peristiwa
13 jam yang lalu
H+3 Lebaran saat Pandemi Covid-19, Aktivitas Warga Depok Mulai Normal
6
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
Kesehatan
12 jam yang lalu
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Wiranto: Presiden Saja Kerjanya Diawasi, Masa KPK Tidak Mau

Wiranto: Presiden Saja Kerjanya Diawasi, Masa KPK Tidak Mau
Kamis, 19 September 2019 14:35 WIB
JAKARTA - Dalam sistem demokrasi tidak ada satu pun lembaga yang memiliki kebebasan dan kekuasaan yang tak terbatas. Bahkan sekelas Presiden sekalipun kekuasaanya itu terbatas dan diawasi.

Apalagi, lembaga di bawah Presiden seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudah sepatutnya ada yang membatasi dan mengawasi. Sehingga diperlukan adanya Pasal 37E tentang Pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto saat memberikan keterangan dihadapan wartawan terkait polemik revisi Undang-undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mengapa (diperlukan)? Karena keberadaan dewan pengawas di institusi KPK dibutuhkan untuk memastikan kinerja KPK sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh UU," katanya, Rabu (18/9).

Menurut Wiranto, dengan adanya dewan pengawas, tentu sejalan dengan aparat penegak hukum lainnya yang kinerjanya juga diawasi oleh komisi-komisi yang dibentuk.

"Misalnya untuk polisi ada Kompolnas yang merupakan badan yang mengawasi kinerja kepolisian," ungkap Wiranto.

Sehingga KPK sebagai bagian dari aparat penegak hukum, jika dihadirkan pengawasanya, itu bukan satu hal yang melemahkan tapi mendudukan KPK agar mempunyai legitimasi dan akuntabilitas melaksanakan tugas itu.

"Di sini orang keliru, bilang itu dilemahkan ada pengawasnya. Padahal dengan adanya dewan pengawas, sebenarnya justru legitimasinya bisa lebih dijamin, " jelas Wiranto.

Dengan adanya Dewan pengawas itu tuduhan kesewenang-wenangan yang kerap kali di alamatkan kepada KPK, itu tidak ada, tidak akan terjadi yang namamyan abuse of power.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Pemerintahan, Peristiwa, GoNews Group, Politik, DKI Jakarta

wwwwww