Desak Menkes Bantu Korban Asap, Fraksi PKB DPR: Jangan Diam, Atau Nunggu Nyawa Ribuan Warga Melayang

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) DPR RI, mendesak Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek untuk tidak tinggal diam melihat kondisi bencana asap di beberapa wilayah di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PKB, Marwan Dasopang, kepada wartawan, Senin (23/9/2019) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Melihat luasnya lahan yang terbakar dan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat bencana ini, kami minta, Menkes tidak tinggal diam, jangan sampai menunggu nyawa ribuan warga melayang," tukasnya.

Selain bantuan medis dan obat-obatan, Menkes Nila Djuwita F Moeloek juga diminta menjelaskan ke masayrakat, masker jenis apa yang harusnya dipakai oleh masyarakat yang wilayahnya terpapar asap.

"Jadi jangan sampai, ada bantuan masker dari para relawan yang akhirnya mubazir. Karena setelah dibagi-bagikan, ternyata masker itu tidak standar, kan repot," tandasnya.

"Karena saat ini sudah simpang siur, ada yang menyebut masker standar harus jenis tertentu. Salah satu cara yang paling umum digunakan untuk melindungi diri dari bahaya polusi di udara adalah dengan memakai masker. Jenis masker N95 adalah yang paling direkomendasikan oleh ahli dan dokter," urainya.

Selain itu, Marwan Dasopang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan, isu kebakaran lahan dan kabut asap saat ini sudah tidak produktif, karena baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah saling tuding, melempar tanggung jawab.

"Ini bukan langkah yang baik, saling tuding ini justeru tidak menyentuh persoalan di masyarakat. Kami mengajak semua masyarakat untuk konsentrasi penanggulangan bukan mengedepankan perdebatan," tukasnya lagi.

Jadi kata Dia, bukan saatnya lagi melakukan diskusi, debat soal karhutla, karena nyawa ribuan warga terancam. "Saya cukup senang dan salut, kemarin ada aksi pembagian dan penggalangan sejuta masker oleh Jurnalis. Harusnya pemerintah malu, wartawan saja sudah melakukan tindakan nyata, tapi pemerintah malah saling lempar tanggungjawab," tegasnya.

Terakhir, DPP PKB, juga berharap kepada emerintah, khusunya yang diberi wewenang yakni BNPB tidak hanya fokus pada penanggulan semata. "Kalau cuma fokus ke penenggulangan pasti bonyok. BNPB dibawah komando Pak Doni, harus berani melakukan pencehagan, dan ini memang harus diperkuat dengan undang-undang.," ujarnya.

Soal pencegahan katanya lagi, Indonesia memiliki sejarah pencegahan karhutla dan asap di tahun 2018 yang lalu. "Ingat, jelang Asian Games 2018 kemarin, kita bisa kok mencegah karhutla, kenapa sekarang tidak bisa? Karena baik pemerintah, aparat kemaanan, perusahaan semua komitmen satu suara melakukan pencegahan. Kalau ada perusahaan yang terbukti membakar ya tongkrongin kemudian ditindak. Selain sikap pemerintah tegas, aparat juga harus segera lakukan penyelidikan. Umumkan saja, semua korporasi yang salah. Jangan semua menyalahkan presiden," tegasnya.

Berikut 7 Sikap dan Pernyataan DPP PKB terkait Karhutla dan Bencana Kabut Asap:

1. Mendorong dilakukannya langkah-langkah pemadaman karhutla secara efektif dan sistematis dengan melibatkan multy stakeholder.

2. Menyayangkan tidak sinerginya penanganan kebaikan hutan dan lahan oleh pemerintah yang menyebabkan jatuhnya korban dan kerugian pada banyak aspek: ekonomi, sosial kesehatan dan juga pendidikan.

3. Menyerukan kepada pemerintah daerah untuk memberikan layanan terbaik untuk para korban kebakaran hutan dan lahan, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengatasi kebaikan hutan dan lahan ini.

4. Menyerukan kepada pihak pihak terkait, korporasi, yang memiliki lahan di lokasi bencana karhutla harus bertanggung jawab untuk menanggulangi bencana kebakaran ini dengan upaya pemadaman dan juga pencegahan hal ini berlangsung kembali.

5. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan optimalisasi program-program mencegah kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan semua unsur masyarakat serta menerapkannya secara konsisten.

6. Dalam rangka efektifitas dan mencegah peristiwa karhutla, DPP PKB merekomendasikan didirikannya lembaga penanganan bencana menjadi lembaga setingkat kementrian.

7. Mengajak masyarakat untuk bahu membahu saling tolong menolong pada masyarakat korban Karhutla.***