Calon Ketua MPR, PKB Mantab Usung Cak Imin, Gerindra Pilih Muzani dan Golkar Jagokan Bamsoet

JAKARTA - Perebutan kursi Ketua Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR) tampaknya semakin memanas. Partai Kebangkitan Bangsa sudah mantap mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.

Anggota Dewan Syura PKB, Maman Imanulhaq menyebut, Muhaimin atau akrab disapa dengan Cak Imin itu dipilih karena faktor senioritas dan pengalaman yang dimiliki.

"Dilihat dari senioritas dan dilihat dari posisi ketua umum, kita akan terus berusaha menjadikan Gus Muhaimin sebagai pimpinan, Ketua MPR," kata Maman di Gedung Nusantara IV, Senayan, Minggu (29/9).

Maman menjelaskan, latar belakang Cak Imin yang berasal dari kalangan Nadhatul Ulama juga menjadi salah satu alasan PKB mengusung Muhaimin menjadi Ketua MPR.

Menurutnya, Cak Imin telah mendapatkan masukan dari sejumlah kiai tentang bagaimana cara agar MPR efektif menjaga ideologi Pancasila. "Sehingga sosialisasi empat konsensus dasar kenegaraan ini betul-betul sistematis. Tidak sekadar seremonial, tapi bahwa ideologi Pancasila ini menjadi hal penting menuju tinggal landas Indonesia maju," ujar Maman.

Sementara itu, Partai Gerindra mengusulkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani untuk dimajukan merebut kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024. "Kalau Gerindra kan kita punya calon pimpinan MPR namanya Bapak Ahmad Muzani. InsyaAllah kami akan berjuang sekuatnya untuk mewujudkan pimpinan MPR dari Gerindra," ujar Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Andre menyebutkan Partai lebih pantas menjadi Ketua MPR lantaran mendapatkan suara terbanyak kedua dibandingkan Partai Golkar yang juga berhasrat menduduki kursi tersebut.

Untuk itu, kata dia, Gerindra akan melakukan lobi-lobi ke delapan fraksi di DPR untuk memenangkan kursi tersebut. "Apakah nanti akan terpilih atau tidak menjadi Ketua MPR kita kembalikan kepada forum," ungkapnya.

Soal kabar bahwa koalisi pendukung Presiden Joko Widodo telah sepakat memberikan posisi ketua MPR untuk Partai Golkar, Andre mengaku bukanlah persoalan.

Setelah damai, Ketua Umum Partai Golkar juga sepakat mengusung Bambang Soesatyo jadi Ketua MPR mendatang.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Darul Siska menyampaikan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sepakat mengusulkan Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR RI 2019-2024.

Keberhasilan Bamsoet memimpin DPR RI sejak Januari 2018 hingga September 2019 dinilai akan memberikan banyak manfaat bagi MPR RI. "Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto setuju mengusulkan Bamsoet menjadi Ketua MPR dari unsur Partai Golkar. Sebagai kader terbaik yang siap ditempatkan dimanapun oleh partai, Insya Allah Bamsoet bersedia. Pengalaman, sepak terjang, dan ketajaman insting politik Bamsoet sangat diperlukan oleh MPR RI, yang pada periode 2019-2024 nanti akan memainkan banyak peran penting dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945," ujar Darul Siska, di Jakarta, Sabtu (28/09/19).

Darul menambahkan, Partai Golkar menilai, walaupun memimpin DPR RI hanya lebih kurang 1,5 tahun, namun Bamsoet berhasil membalikan citra DPR RI yang sebelumnya berada di titik nadir, menjadi terangkat kembali. Komunikasi politik Bamsoet dengan fraksi lainnya maupun kementerian/lembaga negara sebagai mitra kerja DPR RI juga sangat bagus, sehingga memudahkan DPR RI menuntaskan berbagai hutang legislasi kepada rakyat.

"Sebagai contoh, RUU Terorisme yang terkatung-katung sejak beberapa tahun, mampu diselesaikan Bamsoet dalam tempo dua minggu. Ia tahu bagaimana menyelesaikan masalah, yaitu langsung ke akarnya. Saat banyak orang menilai DPR RI anti kritik, Bamsoet justru membuat lomba stand up comedy kritik DPR RI. Dan yang paling fenomenal, lahirnya aplikasi DPR NOW yang memudahkan rakyat memantau kinerja DPR RI," tutur Darul.

Lebih jauh Darul menjelaskan, penempatan Bamsoet menjadi Ketua MPR RI juga akan dikonsolidasikan kepada partai politik lainnya, serta para anggota DPD RI terpilih. Agar paket pimpinan MPR RI bisa dihasilkan melalui musyawarah mufakat, tanpa perlu voting yang terkadang menguras energi.

"MPR RI sebagai lembaga permusyawaratan rakyat kiranya perlu memberikan contoh, bahwa dalam menyelesaikan apapun, diutamakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Komunikasi politik sedang dilakukan oleh pimpinan Partai Golkar kepada pimpinan partai politik dan para anggota DPD terpilih. Karena track record Bamsoet sudah teruji dan terbukti," pungkas Darul.***