Kisah Suku Anak Dalam Melawan Perkebunan Sawit dan Tewas Saat Akan Temui Jokowi

Kisah Suku Anak Dalam Melawan Perkebunan Sawit dan Tewas Saat Akan Temui Jokowi
Aksi jalan kaki suku Anak Dalam. (istimewa)
Minggu, 29 September 2019 23:57 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Suku Anak Dalam (SAD) dan petani di Batanghari dan Muaro, Provinsi Jambi, terancam akar kebudayaannya oleh perkebunan kelapa sawit.

Mereka terancam tersisih ke tepian hutan, karena lahan hutan dan pegunungan di wilayah tempat tinggal mereka digunduli oleh kepentingan kelapa sawit.

Aktivis kebudayaan, Nukila Evanty mengatakan, bagi Suku Anak Dalam, hutan adalah jiwa mereka. Perempuan Suku Anak Dalam mencari jernang (jernang adalah getah pohon meranti) untuk pewarna serta bahan obat-obatan, sedangkan kaum pria Suku Anak Dalam mencari makan untuk keluarganya dengan berburu di hutan.

"Cara berburu dengan tombak yang sederhana juga menjadi kebanggaan dan ciri khas Suku Anak Dalam. Betapa menyedihkan, pembabatan hutan milik Suku Anak Dalam oleh perusahaan sawit menyebabkan hilangnya sumber penghidupan mereka," kata Nukila dari New York, Amerika Serikat, kepada GoNews Grup, Minggu (29/09/2019).

Selain itu, kata Nukila, adat dan ritual Suku Anak Dalam juga terancam punah. "Tidak hanya Jernang, pohon, binatang buruan, tetapi juga tempat lebah madu, sumber buah-buahan, bahan untuk membuat rumah mereka, juga musnah digantikan pohon kelapa sawit dan tanaman hutan, tanaman industri,".

Aktivis yang menjabat Direktur Eksekutif di RIGHTS Asia itu mengungkapkan, Suku Anak Dalam bukan tak melawan. Tapi, "suara keluhan mereka tak didengar di Jambi,".

Tak heran, baru-baru ini muncul aksi jalan kaki yang dilakukan Suku Anak Dalam untuk menemui Presiden Jokowi. Mereka, kata Nukila, "protes dan ingin mengadu ke Presiden sebagai langkah terakhir dalam keputusasaan mereka, dan upaya mereka terkait konflik lahan dengan perusahaan kelapa sawit di Jambi,".

Aksi jalan kaki yang dilakukan Suku Anak Dalam (SAD) Jambi untuk menemui Presiden Joko Widodo itu pun berujung duka. Salah seorang peserta aksi jalan kaki menemui Jokowi, bernama Tamini, meninggal dunia karena kelelahan. Perempuan berusia 54 tahun itu, meninggal dunia pada 14 September 2019.

Mengutip CNN Indonesia, Koordinator Lapangan Aksi Jalan Kaki itu, Amirudin Todak menceritakan, Tamini merasakan sakit setelah 13 hari melakukan aksi jalan kaki yang dimulai sejak akhir Agustus lalu. Almarhumah yang merupakan warga Desa Mekar Sari Makmur, Muaro Jambi, Jambi itu, merasakan sakit pada 10 September.

"13 hari setelah jalan kaki, Bu Tamini meminta izin karena sakit, sehingga kemudian berobat di Rumah Sakit Kecamatan Bahar, Muaro Jambi," kata Amiruddin Todak.

Saat ini, peserta aksi berada di Desa Mekar Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara pihak Istana, disebut belum merespons aksi jalan kaki tersebut.

Dia meminta Presiden dapat menyelesaikan kasus agraria yang dihadapi oleh SAD dan petani Jambi dengan perusahaan sawit.

"Kami dan tokoh SAD mengharapkan Presiden Jokowi dapat membantu menyelesaikan konflik dengan perusahaan," kata Amiruddin.

Mohon Dengan Hormat, Pak Presiden

Nukila yang juga menjabat Direktur Eksekutif di Women Working Group (WWG) ini, juga menyoroti serius peristiwa tewasnya Tamini. Bermula dengan nada miris, "Nggak tega,", Nukila pun meminta negara untuk benar-benar hadir bagi perempuan dan Suku Anak Dalam.

Konflik antara Suku Anak Dalam dengan perusahaan sawit di Jambi ini, kata Nukila, seharusnya bisa diselesaikan segera di tingkat daerah, dengan memulihkan hak atas tanah dan hutan Suku Anak Dalam. "Mohon kepada Gubernur, Bupati, dan Dinas-dinas terkait, agar menindaklanjuti kasus ini, juga kementrian di tingkat pusat dan Bapak Presiden,".

"Mohon dengan hormat, Pak, nasib Suku Anak Dalam ini! Saya menyesalkan adanya perempuan Suku Anak Dalan yang telah meninggal dunia dalam perjalanannya memperjuangkan hak-hak mereka," pinta Nukila.

Nukila menjelaskan, sejatinya perempuan-perempuan Suku Anak Dalam adalah yang paling bertanggungjawab akan kesejahteraan dan kesehatan keluarga mereka, "bayangkan akibatnya jika perempuan tidak ada! Siapa yang akan merawat anak-anak tersebut?".

Bagaimanapun, kata Nukila, peraturan-peraturan formal di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti UU Kehutanan, UU Agraria selalu akan merugikan masyarakat adat yang telah hidup di kawasan hutan jauh sebelum peraturan njlimet itu terbit.

"Harusnya kita yang menghormati tradisi masyarakat adat yang membuka hutan untuk berladang dengan cara-cara yang arif (indigenous knowledge), berburu satwa di hutan, dll," ujar Nukila.

Selain pada Presiden, Nukila juga memohon kepada Komnas dan Kementerian Perempuan, "untuk concern terhadap kasus ini,".

Sebagai pihak yang seharusnya paling memahami kondisi masyarakatnya, Pemerintah daerah di Jambi harus mengambil peran dalam penyelesaian konflik tenurial ini, kata Nukila. Dan, "menghukum perkebunan kelapa sawit (bring to justice) serta memastikan ganti rugi, kompensasi kepada kekeluarga Suku Anak Dalam,".

"Mereka pejuang hak atas tanah dan hutan mereka," pungkas Nukila sembari menyatakan bela sungkawa.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta, Jambi

wwwwww