Faisal Basri sebut Perppu KPK dalam Pandangannya soal Bisnis Kroni dan Oligarki

JAKARTA - Peneliti Senior 'Institute for Development of Economics and Finance' (INDEF) Faisal Basri mengungkapkan, sekitar dua pertiga kekayaan dari orang terkaya di Indonesia berasal dari sektor kroni (crony sectors). Bahkan, lembaga legislatif semakin dijejali oleh pebisnis.

"Praktik bisnis kroni menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah. Bahkan pengusaha makin banyak yang merangkap menjadi politisi," kata Faisal dikutip dari blog pribadi miliknya, Senin (7/10/2019).

Tak hanya itu, kata Faisal, empat dari lima anggota BPK berasal dari partai politik. Karenanya, jika KPK lemah, pengendalian terhadap mereka pun melemah dimana sendi-sendi demokrasi kian rapuh, oligarki kian kuat, penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang atau kelompok dan ketimpangan semakin buruk.

Sehingga saat ini tiada pilhan kecuali Presiden keluarkan Perpu agar tak terjadi pelemahan terhadap KPK yang merupakan garda terakhir meredam gerak maju mereka, pesta pora mereka.

"Tanpa Perpu, oligarki kian berjaya, demokrasi ibarat tinggal ampas. Dan kebebasan sipil terancam," kata Faisal.

Oligarki dan politik bisnis kroni ini, menurut Faisal, menghadirkan demokrasi prosedural yang diatur kaum oligarki itu. Dimana, "Undang-undang mengabdi kepada kekuasaan, kerap diubah sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, seperti tercermin pada komposisi pimpinan MPR yang dibagi rata ke semua partai yang lolos ambang batas parlemen,".

Dengan kondisi tersebut, menurut Faisal, oligarki yang semakin kokoh dan percaya diri pada gilirannya akan menghadirkan rezim yang lebih represif. Penanganan terhadap demontrasi, termasuk demonstrasi mahasiswa, akan lebih keras. Kritik di media sosial dan ruang publik lainnya akan diperkarakan atau dikriminalisasi. Pendek kata, kebebasan akan cenderung ditekan.***